Donald Trump: Tidak Ada Satu Negara Pun Boleh Kendalikan Selat Hormuz

Suara.com - Eskalasi di Selat Hormuz kembali memanas setelah militer Amerika Serikat meluncurkan serangan udara baru terhadap operasi pesawat tanpa awak (drone) milik Iran.

Langkah agresif ini diambil hanya berselang beberapa jam setelah Presiden Donald Trump secara terbuka menolak draf kesepakatan pemulihan jalur pelayaran di kawasan strategis tersebut.

Serangan ini menghancurkan empat drone tempur serta satu stasiun kendali darat di kota pelabuhan Bandar Abbas yang bersiap meluncurkan drone kelima.

Operasi militer ini menandai rapuhnya kesepakatan gencatan senjata antara kedua negara yang baru berjalan sejak awal April lalu.

Seorang pejabat militer AS yang menolak disebutkan namanya menegaskan bahwa tindakan tersebut murni untuk mempertahankan diri.

"Tindakan ini terukur, murni defensif, dan dimaksudkan untuk mempertahankan gencatan senjata," ujarnya dikutip dari Reuters, Kamis (28/5/2026).

Saling Klaim di Jalur Maritim

Di sisi lain, pihak Teheran memberikan narasi yang berbeda terkait pemicu bentrokan bersenjata di koridor logistik global tersebut.

Kantor berita Tasnim melaporkan bahwa Angkatan Laut Korps Pengawal Revolusi Islam Iran sempat melepaskan tembakan peringatan ke arah kapal tanker minyak AS.

Militer Iran mengklaim tindakan tersebut terpaksa dilakukan karena kapal tanker AS mencoba menerobos wilayah Selat Hormuz tanpa izin.

Sebagai balasan, jet tempur Amerika Serikat kemudian membombardir lahan terbuka di sekitar Bandar Abbas yang diklaim Iran tidak menimbulkan korban jiwa.

Konfrontasi bersenjata di jalur kilang minyak dunia ini langsung memicu reaksi berantai pada sektor ekonomi global.

Harga minyak mentah dunia langsung merangkak naik mendekati angka 2 persen hingga menyentuh USD 90,38 per barel di pasar Asia.

Ancaman Keras Donald Trump

Ketegangan semakin meruncing setelah Presiden Donald Trump menolak mentah-mentah laporan televisi negara Iran mengenai draf perjanjian damai.

Dalam draf informal tersebut, Iran dan Oman diusulkan untuk mengelola bersama lalu lintas maritim Selat Hormuz guna memulihkan volume perdagangan.

Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan satu negara pun mendominasi jalur perairan internasional tersebut.

Ia bahkan melontarkan ancaman militer yang tidak biasa kepada Oman, yang selama ini menjadi sekutu ekonomi dan militer AS.

"Tidak ada yang akan mengendalikan (selat). Ini adalah perairan internasional dan Oman akan bersikap sama seperti yang lain atau kita harus meledakkan mereka. Mereka memahami itu, mereka akan baik-baik saja," tegas Trump dalam rapat kabinet.

Merespons ketegangan ini, Departemen Keuangan AS langsung menjatuhkan sanksi ekonomi baru kepada Otoritas Selat Teluk Persia.

Badan bentukan Iran tersebut kini resmi masuk dalam daftar hitam karena dianggap mengancam keamanan nasional negara paman sam.

Kebuntuan Diplomasi Nuklir

Sikap keras Washington memicu reaksi balik dari parlemen Iran yang menyatakan tidak akan tunduk pada tekanan militer luar negeri.

Teheran menegaskan tetap pada tuntutan awal untuk mencabut sanksi ekonomi dan mempertahankan hak pengayaan uranium mereka.

Ebrahim Azizi, ketua komite keamanan nasional parlemen Iran, menilai retorika Trump mencerminkan rasa frustrasi geopolitik.

"Sangat jelas Trump, yang mencari jalan keluar dari jalan buntu strategis ini, bergantian antara mengeluarkan ancaman dan memohon kesepakatan," tulis Azizi melalui akun X miliknya.

Di tengah kebuntuan ini, isu denukrilisasi Iran tetap menjadi pembicaraan krusial yang belum menemukan titik temu di meja perundingan.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, memastikan bahwa pemerintahannya tidak akan memberikan ruang bagi ambisi nuklir Teheran.

"Intinya adalah Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir," pungkas Rubio.

Perang yang telah berlangsung selama tiga bulan ini bermula pada 28 Februari lalu melalui serangan udara masif dari pihak AS dan Israel.

Konflik bersenjata ini telah merenggut ribuan korban jiwa dan memangkas drastis lalu lintas kapal di Selat Hormuz dari 140 kapal per hari menjadi hanya 23 kapal.

Saat ini, AS menyiagakan sekitar 15.000 tentara untuk melakukan blokade laut di sekitar Iran serta ribuan personel tambahan di pangkalan Teluk.

Hingga kini, penyelesaian konflik masih terganjal oleh status kepemilikan Selat Hormuz, sanksi ekonomi, serta tuntutan pembongkaran fasilitas nuklir Iran.