REGIONAL:
- Ratusan elemen masyarakat sipil berkumpul di UGM, Yogyakarta, pada 30 Mei 2026 untuk melaksanakan Konferensi Republik.
- Forum ini bertujuan mengonsolidasikan gerakan masyarakat sipil dalam menghadapi tantangan serius terkait demokrasi, hukum, dan ekonomi nasional.
- Konferensi menargetkan perumusan langkah konkret agar masyarakat sipil menjadi kekuatan kolektif dalam memengaruhi arah keputusan nasional.
Suara.com - Ratusan organisasi masyarakat sipil (CSO), aktivis, akademisi, dan tokoh intelektual dari berbagai daerah di Indonesia akan berkumpul di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (30/5/2026), dalam forum nasional bertajuk Konferensi Republik Meneguhkan Civil Society Pilar Republik.
Forum ini menjadi ajang konsolidasi nasional masyarakat sipil untuk merumuskan arah gerakan bersama di tengah situasi demokrasi, ekonomi, hukum, dan sosial yang dinilai tengah menghadapi berbagai tantangan serius.
Ketua Umum Panitia Konferensi Republik, Sudirman Said, menyebut pertemuan tersebut sebagai bagian dari “panggilan sejarah” bagi masyarakat sipil Indonesia.
“Forum ini sejatinya ialah meneruskan panggilan sejarah. Republik ini digerakkan kehadirannya oleh civil society jauh sebelum negara hadir,” kata Sudirman dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, masyarakat sipil sejak masa kolonial selalu menjadi motor perubahan bangsa.
Kelompok-kelompok terdidik yang lahir dari era Politik Etis dinilai berhasil menjadi pelopor kesadaran kebangsaan hingga perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Sudirman menilai perjalanan bangsa Indonesia memiliki pola sejarah yang terus berkembang dalam “siklus 20 tahunan”.
Ia mencontohkan tonggak penting mulai dari “Berbangsa” pada 1908, “Bersatu” pada 1928, “Merdeka” pada 1945, “Membangun” pada 1966, hingga “Berdemokrasi” pada 1998.
“Setelah ‘Berdemokrasi’, sepantasnyalah negeri ini makin naik kelas. Pertanyaannya, apakah hari-hari ini negeri kita sedang naik kelas?” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum Panitia, Yanuar Nugroho, mengatakan tantangan yang dihadapi masyarakat sipil saat ini berbeda dibanding era Reformasi 1998.
“Dulu kita bersatu tentang apa yang tidak kita mau. Hari ini kita berhadapan dengan oligarki yang bekerja lewat hukum, regulasi, dan kendali narasi, jauh lebih licin,” kata Yanuar.
Ia menegaskan masyarakat sipil membutuhkan infrastruktur gerakan yang mampu menyambungkan berbagai kelompok agar dapat bergerak bersama secara lebih terorganisir.
Konferensi Republik akan dibuka oleh Wakil Rektor UGM, Arie Sujito, dan menghadirkan keynote address dari Prof. Komaruddin Hidayat. Forum tersebut juga akan membahas empat isu utama, yakni krisis representasi demokrasi, ketimpangan ekonomi, pelemahan institusi strategis, serta fragmentasi sosial dan depolitisasi publik.
Selain sesi pleno, konferensi juga menghadirkan tujuh panel paralel yang membahas tema-tema strategis seperti konsolidasi civil society, supremasi hukum, demokrasi ekonomi, anti-korupsi, krisis ekologi, hingga demokratisasi pengetahuan.
Puluhan tokoh nasional dijadwalkan hadir sebagai pembicara.
Di antaranya Jaleswari Pramodhawardani, Andi Widjajanto, Alissa Wahid, Zainal Arifin Mochtar, Bhima Yudhistira, Titi Anggraini, Chandra Hamzah, hingga Gita Wirjawan.
Panitia menegaskan Konferensi Republik bukan sekadar agenda seremonial.
Forum ini ditargetkan menghasilkan rumusan konkret mengenai peran masyarakat sipil sebagai pilar republik sekaligus langkah nyata pasca-konferensi.
“Gerakan masyarakat sipil selama ini kerap berhenti pada ekspresi dan aspirasi. Konferensi ini diharapkan mampu mengubahnya menjadi kekuatan kolektif yang memengaruhi arah keputusan dan aksi,” demikian pernyataan panitia.
TERPOPULER