-
AS membangun fasilitas karantina di Kenya untuk mengisolasi warganya yang terpapar virus Ebola.
-
Warga AS yang menunjukkan gejala Ebola dilarang pulang dan akan dievakuasi ke negara ketiga.
-
Kebijakan isolasi di luar negeri ini menuai kritik tajam dari para pakar kesehatan internasional.
Suara.com - Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah drastis dengan melarang warga negaranya yang terpapar virus Ebola untuk pulang ke tanah air. Washington memilih membangun pusat karantina khusus di Kenya guna memastikan virus mematikan tersebut tidak mencapai wilayah domestik mereka.
Langkah ini mencerminkan perubahan radikal dalam kebijakan penanganan pandemi luar negeri Amerika Serikat. Pemerintahan Donald Trump kini berfokus pada isolasi total demi menutup rapat semua jalur masuknya kasus infeksi.
Kebijakan ketat ini diterapkan di tengah lonjakan tajam varian Ebola Bundibugyo yang belum memiliki vaksin resmi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahkan telah menetapkan situasi ini sebagai darurat kesehatan internasional yang mengancam global.

Pusat karantina tersebut didirikan di Pangkalan Udara Laikipia yang berlokasi di Nanyuki, Kenya. Fasilitas ini khusus diperuntukkan bagi warga Amerika berkategori risiko tinggi yang telah terpapar namun belum menunjukkan gejala.
Guna melancarkan rencana ini, Departemen Luar Negeri AS mengucurkan dana bantuan kesiapsiagaan Ebola kepada Kenya sebesar 13,5 juta dolar AS. Komunikasi intensif juga telah dilakukan antara Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Presiden Kenya William Ruto.
"Prioritas tertinggi Amerika Serikat tetap melindungi kesehatan dan keamanan rakyat Amerika dengan bekerja mencegah wabah Ebola mencapai pantai kami," bunyi pernyataan resmi Departemen Luar Negeri AS dikutip dari Reuters, Jumat (29/5/2026).

Fasilitas di Kenya ini akan menyediakan perawatan medis lanjutan bagi warga AS sebelum mereka dipindahkan. Namun, setelah dievakuasi dari pangkalan tersebut, mereka tidak akan dibawa pulang ke AS melainkan dipindahkan ke negara ketiga.
"Mereka kemudian akan dievakuasi ke fasilitas tersier. CDC sedang bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri untuk mengidentifikasi di mana fasilitas atau fasilitas-fasilitas tersebut berada," ujar seorang pejabat senior AS.
Fokus utama penanganan wabah kali ini sepenuhnya diarahkan pada pembatasan wilayah udara dan teritorial domestik. Pemerintah AS menegaskan tidak akan menoleransi masuknya satu pun kasus infeksi ke dalam negeri.
Menteri Luar Negeri Marco Rubio menegaskan sikap keras pemerintah terkait perlindungan batas negara ini.
"Kita tidak bisa dan tidak akan membiarkan kasus Ebola apa pun memasuki Amerika Serikat," tegas Rubio.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS juga telah memberlakukan larangan perjalanan sementara dari wilayah berisiko tinggi. Larangan ini menyasar pelaku perjalanan dari Republik Demokratik Kongo (DRC), Uganda, hingga Sudan Selatan.
Aturan ketat ini bahkan berlaku bagi pemegang green card yang biasanya mendapatkan pengecualian dalam aturan imigrasi. Selain itu, skrining ketat juga mulai diterapkan di tiga bandara utama Amerika Serikat.
Strategi isolasi di luar wilayah ini sangat kontras dengan penanganan wabah Ebola pada tahun 2014 silam. Saat itu, pasien terinfeksi diizinkan pulang dan dirawat di pusat penyakit infeksi khusus di dalam negeri.
Pihak Gedung Putih membantah bahwa keputusan mengisolasi warga di luar negeri ini bermuatan politis. Mereka berdalih langkah ini murni demi kecepatan penanganan dan keselamatan warga di domestik.
"Kami ingin memastikan bahwa warga Amerika di lapangan di sana mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan dengan cepat dan efisien," kata seorang pejabat. "Namun lebih dari itu, pemerintah juga bekerja... untuk memastikan bahwa warga Amerika di sini di Amerika Serikat tidak tertular penyakit tersebut."
Fasilitas dengan kapasitas awal 50 tempat tidur ini dijadwalkan mulai beroperasi penuh pada hari Jumat. Rencana pengembangan ke depan mencakup penambahan unit biokontaimen dan ruang isolasi khusus.
Petugas dari Layanan Kesehatan Masyarakat AS akan dikerahkan untuk memimpin perawatan medis di fasilitas tersebut. Mereka dibekali dengan terapi antibodi monoklonal dan obat antivirus remdesivir produksi Gilead.
Namun, kebijakan mengisolasi pasien di Kenya ini memicu gelombang kritik keras dari sejumlah pakar kesehatan masyarakat. Mereka menilai pasien akan mendapat perawatan jauh lebih baik jika dibawa ke pusat medis darurat di AS atau Jerman.
Para ahli juga khawatir kebijakan karantina luar negeri ini akan menurunkan minat para dokter untuk menjadi sukarelawan. Pembatasan ini dianggap bisa memperlambat respons kemanusiaan global di wilayah pusat wabah.
Pengetatan jalur evakuasi ini mencuat setelah seorang misionaris medis asal AS terkonfirmasi positif Ebola di DRC. Pasien tersebut terpaksa dilarikan ke Jerman untuk mendapatkan perawatan intensif bersama lima orang lainnya.
Proses evakuasi misionaris tersebut sempat tertunda lama karena adanya penolakan internal dari pihak Gedung Putih. Berdasarkan laporan media, penundaan terjadi akibat keengganan pemerintah mengizinkan pasien infeksi menginjakkan kaki di tanah AS.
Hingga saat ini, lonjakan kasus infeksi di Afrika Timur terus memburuk dengan total ratusan kematian yang dicurigai akibat Ebola. Situasi krusial inilah yang memicu Washington mengambil kebijakan isolasi luar negeri yang belum pernah terjadi sebelumnya.