REGIONAL:
- Pengamat Okky Madasari menilai Reformasi 1998 gagal karena tidak ada penegakan hukum terhadap aktor pelanggar hak asasi masa lalu.
- Kegagalan menuntaskan pertanggungjawaban kekuasaan menyebabkan nilai reformasi memudar dan memberi ruang bagi kekuatan lama untuk kembali berkuasa.
- Reformasi hanya menciptakan perubahan prosedural melalui pembentukan lembaga demokrasi baru tanpa menyentuh akar keadilan serta pertanggungjawaban bagi masyarakat.
Dalam perbincangan tersebut, Okky juga menyoroti budaya permisif terhadap kesalahan yang menurutnya ikut memperpanjang umur impunitas di Indonesia.
Ia mengatakan pemaafan tidak bisa dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab hukum dan moral.
Menurut dia, memaafkan seharusnya dilakukan setelah ada pengakuan kesalahan dan penerimaan konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan.
“Memaafkan itu kan harusnya baru terjadi setelah ada pengakuan salahnya di mana. Setelah ada penerimaan konsekuensinya itu apa,” jelas Okky.
Ia menilai praktik pemaafan yang muncul tanpa proses pertanggungjawaban justru membuat kesalahan menjadi kabur dan perlahan dianggap normal oleh publik.
“Kalau kemudian pemaafan itu digunakan untuk menutupi kesalahan, untuk membuat kesalahannya semakin kabur, ya kita enggak bisa membiarkan itu permisif,” ujarnya
Meski demikian, Okky menolak jika seluruh kesalahan dibebankan kepada publik.
Menurutnya, sikap masyarakat tidak lahir begitu saja, melainkan dibentuk oleh kondisi sosial, ekonomi, dan arus informasi yang mereka terima setiap hari.
Okky menyebut masyarakat hari ini hidup di tengah tekanan ekonomi yang berat, sehingga dalam banyak situasi lebih mudah diarahkan untuk bersikap permisif terhadap elite politik.
“Kalau publik sedang berada dalam kemiskinan ekstrem, dan sekarang kita sedang berada di situasi itu, orang susah ini, gitu. Ya, di saat situasi seperti itu kita akan sedikit memaklumi ketika kemudian ada orang yang mau menerima sembako untuk menyelamatkan hidupnya,” katanya.
Okky juga menilai perubahan politik besar pada dasarnya tidak pernah benar-benar digerakkan oleh seluruh masyarakat secara umum, melainkan oleh kelompok kecil yang memiliki kesadaran kritis dan kemampuan menggerakkan publik.
“Reformasi 98 pun kan sebenarnya yang bergerak bukan publik in general. Itu kan digerakkan oleh segelintir elit, elit aktivis, elit intelektual, lalu bisa menggerakkan kawan-kawan mahasiswa untuk turun ke jalan. Kita enggak akan berharap pada publik yang banyak itu... kita berharapnya ke critical mass-nya ini yang menggerakkan itu, ” pungkasnya. (Reporter: Dinda Pramesti K)
TERPOPULER