KPK Disebut Tak Lagi 'Sakti' Sejak Jadi ASN, Independensinya Hilang

Suara.com - Pengamat sosial politik, Okky Madasari, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini.

Ia menilai, institusi yang lahir dari rahim Reformasi 98 tersebut kini telah kehilangan jati diri dan independensinya setelah berbagai upaya pelemahan yang dilakukan secara sistematis.

Dalam perbincangan di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Okky mengingatkan kembali bahwa pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) adalah amanat utama Reformasi.

KPK pun dibentuk untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

"Salah satu amanat reformasi kan membentuk institusi-institusi demokrasi itu. Taruhlah sekarang kita sebut satu contoh KPK. KPK itu dulu diharapkan betul-betul sebagai lembaga korupsi, anti korupsi yang betul-betul wah punya power, gagah," ujar Okky, dikutip Jumat (29/5/2026).

Namun, ia menyayangkan kondisi KPK saat ini yang dianggap jauh dari harapan awal.

Menurutnya, revisi Undang-Undang KPK dan perubahan status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah titik balik yang melumpuhkan taring lembaga antirasuah tersebut.

"KPK dilemahkan. Dan yang terbaru sekarang adalah KPK, pegawai KPK itu adalah bagian dari ASN lah. Kalau sudah bagian dari ASN kan kita sudah enggak melihatnya sebagai sebuah lembaga yang independen dan bisa bergigi dalam memberantas korupsi," tegasnya.

Meski demikian, Okky menilai keberadaan KPK tetap penting dan lembaga tersebut masih bekerja menjalankan tugasnya.

“Jadi kan saya kemarin juga kebetulan baru cek data ya, kepala daerah yang ditangkap KPK itu kan jumlahnya dalam beberapa tahun terakhir ini sudah ratusan. Di periode pertama, di lima bulan pertama 2026 aja itu ada enam kepala daerah ditangkap KPK,” ujarnya.

Menurut dia, persoalan utama bukan pada keberadaan lembaga tersebut, melainkan pada melemahnya independensi KPK dibandingkan cita-cita awal reformasi.

Meskipun dalam data terakhir KPK masih melakukan penangkapan terhadap ratusan kepala daerah, Okky mempertanyakan apakah institusi tersebut masih bebas dari kepentingan politik.

“Di sini kan KPK sebenarnya sedang menjalankan fungsinya ya. Tapi apakah betul-betul KPK itu adalah sebuah lembaga yang independen sebagai sebuah lembaga anti korupsi seperti awal didirikan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita,” tutur Okky.

Ia menegaskan lembaga-lembaga demokrasi seperti KPK tetap harus dipertahankan, tetapi tidak boleh terus dilemahkan demi kepentingan politik tertentu.

“Jadi, tetap lembaga-lembaga ini memang harus ada, tapi fungsinya harus dikuatkan dan jangan terus-terusan dilemahkan. Jangan terus-terusan kemudian dirongrong untuk kepentingan-kepentingan politik pihak tertentu," lanjutnya.

Matinya Reformasi di Era Jokowi

Lebih lanjut, Okky menganalisis bahwa proses "mati suri" atau pelemahan semangat Reformasi ini mulai terlihat jelas di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia mencatat bahwa penurunan indeks demokrasi Indonesia sejalan dengan dimulainya upaya revisi UU KPK pada akhir periode pertama Jokowi.

"Pelemahan KPK itu sudah dimulai juga sebelum periode kedua Pak Jokowi itu dimulai. Jadi saya ingat demo-demo untuk revisi UU KPK itu itu sudah terjadi di periode pertama di tahun-tahun terakhir. Jadi kalau dari indikator itu dari situlah sudah dimulainya itu di babak-babak untuk matinya reformasi," ujar Okky.

Meski demikian, ia menegaskan tidak ingin menyederhanakan persoalan dengan menyebut Jokowi sebagai penyebab tunggal matinya reformasi.

Namun, ia menilai Jokowi memiliki andil besar karena berbagai pelemahan institusi demokrasi terjadi saat dirinya menjabat sebagai presiden.

Okky juga menyinggung praktik nepotisme politik, termasuk keterlibatan keluarga Jokowi dalam kontestasi politik nasional, yang menurutnya bertentangan dengan semangat reformasi.

“Pak Jokowi jelas punya andil besar dan Pak Jokowi adalah salah satu aktor utama karena beliau presiden. Jadi dari sini kemudian semakin meruncing, semakin meruncing, semakin dilanjutkanlah di era hari ini,” pungkasnya. (Reporter: Dinda Pramesti K)