REGIONAL:
- Renie Aryandani dari Trend Asia mengkritik kebijakan transisi energi pusat yang dinilai sentralistik dan merugikan daerah penghasil energi.
- Ketimpangan distribusi listrik terjadi karena daerah penghasil sumber energi justru sering menanggung beban lingkungan serta infrastruktur tidak stabil.
- Pemerintah didesak menerapkan demokratisasi energi dengan melibatkan partisipasi daerah serta menyesuaikan kebijakan berdasarkan potensi sumber daya lokal masing-masing.
Menurut dia, penyusunan dokumen tersebut tidak melibatkan pemerintah daerah yang justru akan menghadapi dampak langsung dari kebijakan energi nasional.
"Dalam penyusunannya itu nggak melibatkan pemerintah daerah. Sementara yang berdampak, yang mengalami dampak paling buruknya itu justru pemerintah daerah," ujar Renie.
Ia menilai hambatan terbesar transisi energi di Indonesia bukan semata persoalan teknologi atau investasi, melainkan keengganan pemerintah menerapkan demokratisasi energi.
"Jadi itu, tata kelola listrik kita masih seberantakan itu dalam pemilihan bauran juga, pembangkit dan ya itu karena kita masih menolak untuk demokratisasi energi. Itu masalahnya kenapa transisi energi kita terus terhambat ya karena kita menolak, bahkan menghindari untuk melakukan demokratisasi energi dan memilih untuk energi bersih," pungkasnya. (Reporter: Dinda Pramesti K)
TERPOPULER
