REGIONAL:
- Ray Rangkuti memperingatkan bahwa kualitas praktik represif saat ini memiliki dampak yang setara dengan era Orde Baru.
- Pemerintah diduga melakukan pembungkaman opini sistematis melalui pembatalan acara publik dan kriminalisasi terhadap pemikiran serta karya seni.
- Strategi represif kini bertransformasi menjadi serangan buzzer digital dan stigmatisasi lawan politik dengan label antek-antek asing.
Suara.com - Pengamat Politik Ray Rangkuti memperingatkan publik untuk tidak terlena dengan klaim bahwa situasi demokrasi saat ini masih aman.
Meski secara kuantitas gejala represif dinilai baru mencapai angka 30 persen dibandingkan era Orde Baru, namun secara bobot dan kualitas, dampak yang dihasilkan bisa setara.
"Oleh karena itu cara lihatnya bukan cara lihat kuantitas. Oh, ini masih 30 masih aman, no. 30 ini bisa kualitas dan bobotnya itu sama," ujar Ray Rangkuti dalam kanal Youtube Forum Keadilan TV, Minggu (31/5/2026).
Ray menegaskan bahwa angka 30 persen tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata. Ia melihat pola-pola pembungkaman opini sudah mulai bekerja secara sistematis melalui berbagai pembatalan acara publik.
Ia juga memaparkan beberapa fakta di lapangan yang menurutnya menjadi indikator kuat kembalinya gaya represif pemerintah. Salah satunya adalah upaya mengkriminalisasi pemikiran dan karya seni.
"Gejalanya sudah ada di 30 misalnya menyebut pidato Saiful Mujani itu adalah makar. Itu gejala-gejala ya, pemutaran film Pesta Babi ya dibatalkan di mana-mana karena alasan mengancam stabilitas atau mencatat keharmonisan satu daerah. Jadi secara umum ginilah, model pembubaran sudah mulai terjadi," jelasnya.
Selain pembubaran acara, Ray menyoroti tiga hal krusial, yaitu pengawasan ketat terhadap pidato-pidato kritis, menguatnya peran TNI di wilayah sipil, serta adaptasi cara kerja represi ke ranah digital.
Jika dulu penguasa menggunakan kekerasan fisik, kini serangan dilakukan melalui pengeroyokan opini di media sosial.
"Misalnya sekarang, sekarang ada yang baru yang yang disebut dengan serangan buzzer itu, kalau dulu kan memang enggak ada buzzer, tapi keluarga kita langsung didatangin. Langsung mendatangi dikeroyok secara fisik,” ungkap Ray.
Menariknya, Ray melihat ada kemiripan pola dalam pemberian stigma buruk kepada pihak yang kritis terhadap pemerintah.
Jika pada era Orde Baru lawan politik dicap sebagai Partai Komunis Indonesia (PKI), kini label tersebut berubah menjadi "antek-antek asing".
"Sekarang ini kan juga terjadi dengan istilah antek-antek asing ya kan, dulu PKI yang lawan pemerintah PKI gitu, sekarang antek-antek asing,” sebut Ray.
Menurutnya, penggunaan buzzer dan stigmatisasi "antek-antek asing" ini bertujuan untuk mendelegitimasi opini-opini kritis yang sebenarnya mengandung kebenaran, sebuah strategi yang secara substansi sangat mirip dengan apa yang terjadi di masa lalu. (Reporter: Tsabita Aulia)
TERPOPULER
