- Presiden Prabowo Subianto memperingatkan mitra Program Makan Bergizi Gratis agar tidak melakukan kecurangan dalam pelaksanaan program pemerintah tersebut.
- Pernyataan tegas ini disampaikan Prabowo di Sentul, Bogor, pada Rabu (3/6/2026) di hadapan 12.173 peserta kegiatan program.
- Ultimatum muncul setelah Kejaksaan Agung menetapkan mantan pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak korupsi.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada ribuan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah meledaknya skandal dugaan korupsi yang menyeret mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN).
Tak lama setelah mencopot Dadan Hindayana bersama dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, Prabowo secara terbuka meminta para mitra MBG yang masih bermain curang untuk segera bertobat.
Di hadapan ribuan peserta acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (3/6/2026), Prabowo bahkan sempat melontarkan sindiran tajam kepada para mitra program andalannya itu.
"Juga di sini tadi dilaporkan ke saya 5.000 mitra. Coba angkat tangan mitra-mitra. Angkat tangan mitra-mitra. Biar saya lihat tampang-tampang kalian. Angkat tangan mitra yang yakin dia mitranya yang baik, angkat tangan," kata Prabowo.
Setelah sebagian peserta mengangkat tangan, Prabowo melanjutkan dengan nada yang lebih keras.
"Oke, turun mitra yang baik. Turun mitra yang baik. Mitra yang brengsek angkat tangan! Angkat tangan!" lanjutnya yang disambut gelak tawa peserta.
Namun di balik candaan tersebut, Prabowo menyampaikan pesan serius. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mempermainkan program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.
"Enggak ngaku ya? Saudara-saudara, kalaupun saudara mitra yang brengsek tapi tidak mau ngaku, saya beri kesempatan: kembalilah ke jalan yang bener. Kembalilah ke jalan yang benar dan kalau saudara yang cepat-cepat lapor, ngaku, insyaallah selamat. Kalau saudara merasa saudara bisa lebih pinter dari NKRI, ya coba aja," tegas Prabowo.
![Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati dalam acara evaluasi di Bandung Barat, Rabu (8/4/2026). [BAKOM]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/04/09/63061-nanik-sudaryati.jpg)
12 Ribu Peserta
Pernyataan itu muncul saat pemerintah tengah menghadapi sorotan tajam terhadap tata kelola MBG.
Program yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo tersebut baru saja diguncang kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua mantan wakilnya.
Dalam acara tersebut, Kepala BGN yang baru Nanik Sudaryati Deyang melaporkan bahwa sebanyak 12.173 peserta mengikuti kegiatan tersebut.
Mereka terdiri dari Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), Koordinator Regional (Koreg) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koordinator Wilayah, Kepala SPPG, hingga para mitra pelaksana MBG dari berbagai daerah.
“Terdiri dari 20 KPPG Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi, 20 kantor KPPG ini dari Sabang sampai Merauke dan dipimpin oleh pegawai negeri golongan 3. Kemudian di sini juga dihadiri oleh para Koreg, Koordinator Regional SPPG dari seluruh Indonesia,” ujar Nanik.
Ia menjelaskan peserta yang hadir secara langsung berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, serta ribuan mitra yang selama ini menjadi bagian dari pelaksanaan program MBG.
“Ini kita dari 3 provinsi DKI, Banten dan Jabar, juga dengan dihadiri para seluruh KSPPG. Selain itu ada juga di sini para mitra bapak, para mitra jumlahnya 5.873,” tuturnya.
Ultimatum Prabowo kepada para mitra MBG itu menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin skandal yang menyeret mantan pimpinan BGN ikut mencoreng program yang digadang-gadang sebagai instrumen utama meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia.
Di hadapan ribuan pelaksana program, Prabowo menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi pihak yang mencoba mencari keuntungan pribadi dari program yang dibiayai negara untuk rakyat tersebut.