Seminar KAGAMA HSE UGM: Atasi Bencana Hidrometeorologi Melalui Rehabilitasi Lanskap Berkelanjutan

Suara.com - Menyambut Hari Lingkungan Hidup 2026, Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Health, Safety, and Environment (HSE) resmi membuka sebuah Seminar Nasional berskala besar pada hari ini, Kamis (4/6/2026), di Auditorium Lantai 5, Sekolah Pascasarjana UGM.

Mengusung tema "Bridging Science, Policy, and Industry: Integrated Disaster Preparedness and Climate Resilience for Industrial Sectors", acara ini menjadi ruang intelektual yang sangat strategis karena mempertemukan tiga pilar utama: pemerintah, akademisi, dan praktisi industri.

Dalam sambutan pembukaannya, pimpinan Universitas Gadjah Mada secara tegas menyoroti kerentanan Indonesia terhadap krisis iklim. Tingkat risiko bencana hidrometeorologi di Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di dunia, dan trennya saat ini semakin mengkhawatirkan seiring perubahan iklim global.

Dampak dari bencana ini tidak lagi hanya mengancam permukiman masyarakat, tetapi juga mulai melumpuhkan sektor industri nasional.

Ancaman Nyata Bencana Hidrometeorologi

Kekhawatiran yang disampaikan oleh pihak UGM tersebut sejalan dengan fakta di lapangan yang dipaparkan oleh salah satu narasumber kunci dari unsur pemerintah, yakni Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Kementerian Kehutanan.

Data menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologis adalah ancaman yang terus berulang dan cenderung meningkat.

Dari total 2.139 bencana yang tercatat pada tahun 2023, sebanyak 1.156 kejadian merupakan banjir dan 169 kejadian adalah tanah longsor.

Angka ini menyusul rentetan kejadian pada tahun-tahun sebelumnya, yakni 5.402 kejadian pada 2021, 3.544 pada 2022, dan 3.472 kejadian pada 2024.

Salah satu akar masalah dari rentetan bencana ini adalah disfungsi tata ruang dan pengelolaan lanskap.

Sebagai contoh kasus, banjir parah yang melanda suatu daerah seringkali dipicu oleh pembukaan tutupan hutan di daerah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), serta alih fungsi rawa belakang (back swamp) yang seharusnya menjadi resapan air justru diubah menjadi areal permukiman dan pengembangan kota.

Pendekatan Interdisipliner: Tata Kelola Lanskap Hulu-Hilir

Menjawab tuntutan forum akan perlunya pendekatan interdisipliner melalui ekologi lanskap dan tanggap darurat, Ir. Dyah Murtiningsih menjelaskan bahwa pemerintah kini menerapkan pengelolaan hutan dalam kesatuan lanskap DAS secara holistik. Pengelolaan ini dibagi menjadi tiga zona utama:

• Hulu DAS: Berfokus pada peningkatan daya resap air dan pengurangan erosi melalui konservasi, rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), dan pengendalian alih fungsi lahan.
• Tengah DAS: Mengendalikan aliran air melalui penerapan sipil teknis (embung, sumur resapan, biopori) dan pemulihan ekosistem sempadan sungai.
• Hilir DAS: Mengurangi dampak banjir limpasan hulu dan pasang air laut melalui restorasi lahan basah, rawa, dan rehabilitasi ekosistem mangrove di kawasan pesisir.

Program RHL ini diimplementasikan dengan memadukan Integrated Watershed (berbasis DAS) dan Coastal Zone Management (manajemen zona pesisir), yang pelaksanaannya mencakup pendekatan vegetatif (penanaman bibit) dan sipil teknis (pembuatan DAM penahan, gully plug).

Targetnya sangat terukur, yakni memulihkan 4.489 DAS prioritas dan mempertahankan kelestarian 37.721 DAS dari ancaman 12,29 juta hektar lahan kritis yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia.

RHL untuk Ketahanan Iklim dan Industri (Food, Water, Energy Nexus)

Sesuai dengan tema seminar yang menargetkan ketahanan iklim untuk sektor industri, program RHL ternyata tidak hanya berdampak pada perbaikan ekologi, melainkan menjadi penopang utama dalam Food - Water - Energy Nexus.

• Ketahanan Air:

Indonesia memiliki 12 juta hektar lahan kritis pengatur tata air, dan sekitar 33% dari 15.000 mata air dalam kondisi kritis. Jika dibiarkan, guncangan ketersediaan air ini dapat menurunkan PDB Indonesia sebesar 2,5% di 2045.

Melalui RHL, pemerintah menargetkan penyelamatan 300 mata air melalui rehabilitasi daerah imbuhan seluas 2.500 Ha, yang sejalan dengan Program Kerja Presiden menuju Swasembada Air. Air ini nantinya akan sangat vital bagi infrastruktur industri dan energi.

• Ketahanan Energi:

RHL didesain untuk mendukung hilirisasi bioenergi, sebuah isu krusial bagi transisi energi industri saat ini. Melalui pemanfaatan lahan marginal dan kawasan hutan terdegradasi, pemerintah mendorong penanaman kaliandra, nyamplung, dan gamal. Proses ini membuka pintu kemitraan antara pemerintah, swasta/investor (seperti dari sektor pertambangan dan energi), dan masyarakat untuk memproduksi wood pellet, bioetanol, dan biodiesel demi tercapainya Net Zero Emission pada 2050.

• Ketahanan Pangan:

RHL menggunakan sistem clustering komoditas berdasarkan fungsi kawasan dan nilai ekonomi. Di berbagai wilayah, penanaman komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti jambu kristal, cengkeh, dan alpukat disesuaikan dengan zona benih lokal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar.

Mewujudkan Rekomendasi Konkret Melalui SIPDASRH

Pimpinan UGM dalam arahannya secara tegas berharap agar forum seminar ini tidak hanya berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan mampu menghasilkan rekomendasi teknis yang konkret dan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah serta sektor industri.

Dari sisi pemerintah, wujud tindakan konkret dan transparan tersebut telah diakomodasi melalui pengembangan Sistem Informasi PDASRH (SIPDASRH).

Sistem ini memastikan bahwa seluruh tahapan kerja—mulai dari perencanaan (pemetaan batas DAS, kerawanan bencana, analisis lahan kritis), pelaksanaan teknis RHL, hingga pemantauan ketersediaan bibit di persemaian—terintegrasi secara digital dan spasial.

Dengan hadirnya kolaborasi nyata lintas sektor seperti yang digagas oleh KAGAMA HSE ini, UGM menegaskan komitmen penuhnya untuk siap menjadi mitra strategis berkelanjutan. Keberadaan wadah diskusi ini membuktikan bahwa pemerintah, industri, dan akademisi tidak bisa berdiri sendiri.

Sinergi pengetahuan riset, ketegasan kebijakan pemerintah, dan dukungan eksekusi dari industri adalah kunci utama untuk menyelamatkan Indonesia dari ancaman krisis iklim di masa depan.