- Koordinator Mapala se-Jabodetabek, Nurma Anisa, menilai pemerintah belum serius berdialog mengenai berbagai isu lingkungan hidup di Indonesia.
- Mahasiswa telah menyampaikan hasil kajian dan bukti konkret terkait konflik agraria serta nasib masyarakat adat kepada Kementerian Kehutanan.
- Kementerian Kehutanan dinilai bersikap defensif dan belum memberikan tindak lanjut nyata atas usulan kerja sama lingkungan dari mahasiswa.
Menurut Nurma, pertanyaan tersebut tidak relevan dengan substansi persoalan yang sedang mereka bawa.
“Itu bukan tanggung jawab kami, bukan kewajiban kami sebagai mahasiswa sebenarnya, tapi adalah sebuah pengabdian kami yang kami lakukan secara kolektif,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa program penanaman pohon dan pelestarian lingkungan telah menjadi agenda rutin organisasi Mapala di berbagai kampus. Namun upaya tersebut tetap dianggap tidak cukup oleh pihak kementerian.
“Tetap mereka tidak mau kalah dan akhirnya saya coba menawarkan sekiranya ada yang bisa dikolaborasikan antara program pemerintahan dan dengan program mahasiswa, kami bisa bantu,” katanya.
Meski pernah mendapat respons yang lebih terbuka dari Direktorat Pemulihan Ekosistem, Nurma mengaku hingga kini belum ada tindak lanjut konkret dari berbagai usulan kerja sama yang diajukan mahasiswa.
“Ketika kami follow up pengajuan program tapi buktinya tidak ada, hanya dukungan secara omongan saja sejauh ini,” ujarnya.
Karena itu, Nurma menilai kelompok muda harus terus menyuarakan isu lingkungan meski kerap berhadapan dengan sikap defensif pemerintah.
“Keluhan kami adalah kita sebagai organisasi, sebagai kolektif yang berusaha membangun struktur kecil untuk melakukan pemulihan tersebut, tapi ketika di kepalanya berusaha untuk menghancurkan, untuk menghambat tersebut,” kata Nurma.
Ia menegaskan bahwa keresahan generasi muda terhadap lingkungan lahir dari kesadaran bahwa merekalah yang akan menanggung dampak kerusakan alam di masa depan.
“Itulah kami-kami muda yang akan melanjutkan ke depannya,” pungkasnya. (Reporter: Dinda Pramesti K)