- Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menolak tawaran posisi dalam Dewan Buruh di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
- Andi Gani memilih tetap menjadi pemimpin gerakan buruh agar dapat menjalankan fungsi kontrol dari luar struktur kekuasaan.
- Said Iqbal dijadwalkan dilantik sebagai penasihat Presiden bidang ketenagakerjaan untuk memperkuat perjuangan hak pekerja melalui jalur kebijakan.
Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengungkap dirinya sempat ditawari bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, tawaran tersebut tidak ia ambil karena memilih tetap berada di jalur gerakan buruh.
Andi mengatakan pembahasan mengenai keterlibatan tokoh buruh di pemerintahan muncul saat dirinya bersama Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Menteri Lingkungan Hidup yang juga Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, bertemu Presiden Prabowo beberapa waktu lalu.
"Beberapa waktu sebelumnya, saya bersama Bung Said Iqbal dan Bung Jumhur juga bertemu dengan Presiden," kata Andi usai menghadiri Kongres Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia di Jakarta, Minggu (7/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Andi mengaku mendapat tawaran untuk masuk pemerintahan melalui Dewan Buruh. Namun, ia memutuskan menolak tawaran itu.
"Saya sendiri juga diminta masuk dalam pemerintahan yaitu Dewan Buruh. Tapi saya memilih untuk tetap menjadi Presiden Buruh," ujarnya.

Andi menegaskan pilihannya bukan karena menolak bekerja sama dengan pemerintah. Ia mengaku lebih nyaman memperjuangkan kepentingan pekerja dari luar struktur kekuasaan.
"Kalaupun saya tidak memilih dan tidak menerima menjadi pejabat pemerintahan, itu pilihan hidup. Sejak zaman Pak Jokowi memang saya menolak masuk pemerintahan karena memang saya lebih nyaman menjadi pimpinan buruh," tuturnya.
Meski demikian, Andi mendukung langkah Said Iqbal yang akan bergabung ke pemerintahan sebagai penasihat Presiden bidang ketenagakerjaan.
"Tetapi memang saya mendorong teman-teman, mendukung Bung Said Iqbal yang besok akan dilantik untuk mengambil posisi tersebut," katanya.
Menurut Andi, perjuangan membela hak-hak pekerja dapat dilakukan melalui berbagai jalur, baik dari dalam maupun luar pemerintahan.
"Karena biarkan ada yang di dalam posisi pemerintahan, biarkan ada yang di luar posisi pemerintahan. Kita bersinergi untuk bagaimana membela hak-hak buruh Indonesia," katanya.
Sebelumnya, Andi mengungkapkan bahwa Said Iqbal dijadwalkan dilantik sebagai penasihat Presiden bidang ketenagakerjaan pada Senin (8/6/2026).
Ia memastikan penunjukan tersebut mendapat dukungan dari kalangan gerakan buruh.
Menurut Andi, kehadiran tokoh buruh di dalam pemerintahan diharapkan dapat memperkuat perjuangan pekerja melalui jalur kebijakan, sementara organisasi buruh tetap menjalankan fungsi kontrol dari luar pemerintahan.