Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Pembelaan Nadiem Makarim

Selasa, 09 Juni 2026 | 16:56 WIB

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek Nadiem Anwar Makarim saat menjalani sidang pembacaan pledoi (nota pembelaan) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (2/6/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]

Jaksa meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak pleidoi Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun 2019–2022.
Jaksa menilai Nadiem terbukti melakukan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp2,1 triliun dan memperkaya diri sendiri serta berbagai pihak.
Tuntutan jaksa terhadap Nadiem meliputi pidana penjara 18 tahun, denda Rp1 miliar, serta kewajiban membayar uang pengganti miliaran rupiah.

Jaksa menjelaskan kerugian negara sebesar Rp2,1 triliun berasal dari kemahalan harga Chromebook senilai Rp1,5 triliun (Rp1.567.888.662.716,74) dan pengadaan CDM yang tidak diperlukan serta tidak bermanfaat sebesar Rp621 miliar (Rp621.387.678.730,00).

Selain itu, jaksa mengungkapkan bahwa pengadaan Chromebook dan CDM tersebut juga memperkaya sejumlah pihak lain dan korporasi.

Menurut jaksa, pengadaan Chromebook dan CDM tahun anggaran 2020–2022 tidak sesuai dengan perencanaan dan prinsip pengadaan karena dilakukan tanpa evaluasi harga dan survei yang memadai. Akibatnya, laptop tersebut tidak dapat digunakan secara optimal untuk proses belajar mengajar di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Adapun daftar pihak yang menerima uang dari pengadaan tersebut sebagaimana tercantum dalam dakwaan jaksa adalah sebagai berikut:

Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp809.596.125.000
Mulyatsyah sebesar SGD120.000 dan USD150.000
Harnowo Susanto sebesar Rp300.000.000
Dhany Hamiddan Khoir sebesar Rp200.000.000 dan USD30.000
Purwadi Sutanto sebesar USD7.000
Suhartono Arham sebesar USD7.000
Wahyu Haryadi sebesar Rp35.000.000
Nia Nurhasanah sebesar Rp500.000.000
Hamid Muhammad sebesar Rp75.000.000
Jumeri sebesar Rp100.000.000
Susanto sebesar Rp50.000.000
Muhammad Hasbi sebesar Rp250.000.000
Mariana Susy sebesar Rp5.150.000.000
PT Supertone (SPC) sebesar Rp44.963.438.116,26
PT Asus Technology Indonesia (ASUS) sebesar Rp819.258.280,74
PT Tera Data Indonesia (AXIOO) sebesar Rp177.414.888.525,48
PT Lenovo Indonesia (Lenovo) sebesar Rp19.181.940.089,11
PT Zyrexindo Mandiri Buana (Zyrex) sebesar Rp41.178.450.414,25
PT Hewlett-Packard Indonesia (HP) sebesar Rp2.268.183.071,41
PT Gyra Inti Jaya (Libera) sebesar Rp101.514.645.205,73
PT Evercoss Technology Indonesia (Evercoss) sebesar Rp341.060.432,39
PT Dell Indonesia (Dell) sebesar Rp112.684.732.796,22
PT Bangga Teknologi Indonesia (Advan) sebesar Rp48.820.300.057,38
PT Acer Indonesia (Acer) sebesar Rp425.243.400.481,05
PT Bhinneka Mentari Dimensi sebesar Rp281.676.739.975,27

Selain Nadiem Makarim, tiga nama lain yang juga menjadi terdakwa dalam perkara ini ialah Ibrahim Arief selaku Konsultan Teknologi di Kemendikbudristek, Mulyatsyah selaku Direktur SMP pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah periode 2020–2021, serta Sri Wahyuningsih yang merupakan Direktur Sekolah Dasar pada direktorat yang sama sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun anggaran 2020–2021.

Keempat terdakwa dijerat dengan pasal berlapis. Dakwaan pertama adalah Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mereka juga didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.