Tolak Tambahan Cukai, Koalisi Sipil Gelar Demo 'Rokok Murah' di Depan Kemenkeu

M Nurhadi

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:28 WIB
Tolak Tambahan Cukai, Koalisi Sipil Gelar Demo 'Rokok Murah' di Depan Kemenkeu
Organisasi masyarakat sipil menggelar aksi damai berkonsep satire di depan Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026). [Suara.com/Tsabita]
  • Aliansi organisasi sipil menggelar aksi protes kreatif di depan Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026.
  • Demonstrasi dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana penambahan lapisan tarif cukai hasil tembakau yang dinilai akan memicu harga murah.
  • Kebijakan cukai tersebut dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah perokok anak dan membebani sistem kesehatan serta finansial masyarakat jangka panjang.

Suara.com - Berbagai elemen organisasi masyarakat sipil mengadakan aksi demonstrasi damai dengan konsep satire yang unik di depan Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Aksi teatrikal yang dimulai pada pukul 11.30 WIB tersebut dilangsungkan sebagai bentuk penolakan keras terhadap rencana perumusan regulasi baru mengenai penambahan lapisan (layer) dalam struktur Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Jalaran massa aksi yang memadati area trotoar tersebut berasal dari aliansi lintas organisasi yang bernaung di bawah koalisi Save Our Surroundings (SOS).

Beberapa di antaranya meliputi Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC), serta Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI).

Di tengah berjalannya aksi, para aktivis memamerkan instalasi kreatif yang menyerupai lapak pedagang rokok eceran, lengkap dengan replika papan figur (manekin) berukuran manusia dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

Tak ketinggalan, massa juga membentangkan berbagai poster dekoratif yang memuat narasi sindiran tajam. Kalimat yang dipampang di antaranya berbunyi, "Ini rokok mesin paling murah (Purbaya, 26 Januari 2026)" serta "Gak ada yang mati karena rokok (Misbakhun, 22 Januari 2026)".

Pemasangan atribut visual ini sengaja ditujukan sebagai instrumen kritik terhadap wacana pembaruan tarif fiskal cukai, yang dinilai para aktivis justru akan memperlebar ruang bagi peredaran produk tembakau dengan harga murah di pasaran.

Kebijakan ini dikhawatirkan dapat memicu lonjakan angka perokok di kalangan anak-anak, menguras anggaran sistem penjaminan kesehatan nasional, dan menambah beban finansial jangka panjang bagi masyarakat prasejahtera.

Kebijakan CHT Baru Dinilai Kontraproduktif bagi SDM

Project Lead for Tobacco Control CISDI, Beladenta Amalia, menggarisbawahi bahwa draf penambahan lapisan tarif baru pada cukai hasil tembakau ini sangat berseberangan dengan program strategis perlindungan kesehatan publik dan visi pembangunan jangka panjang pemerintah.

"Aksi Program Rokok Murah Nasional ini merupakan sindiran terhadap rencana penambahan lapisan baru cukai rokok yang kontraproduktif terhadap tujuan fiskal, kesehatan masyarakat, dan pembangunan sumber daya manusia," cetus Beladenta Amalia saat memberikan pernyataan di lokasi aksi.

Hingga menjelang tengah hari, jumlah massa yang terkumpul di titik demonstrasi terpantau berkisar sekitar 20 orang.

Demonstrasi bernuansa seni kritik ini direncanakan terus bergulir dengan agenda penyampaian orasi secara bergantian hingga melewati momentum jam istirahat siang, demi menarik atensi dari para pegawai kementerian serta publik yang melintas.

Guna menjaga ketertiban umum di sekitar objek vital negara, jajaran aparat keamanan dari Kepolisian Resor (Polres) Metro Jakarta Pusat bersama Kepolisian Sektor (Polsek) setempat disiagakan di sepanjang koridor pintu masuk utama Kementerian Keuangan.

Pengamanan ketat di lapangan dilakukan oleh puluhan personel gabungan untuk mengawal jalannya penyampaian aspirasi agar tetap berada dalam koridor hukum dan situasi yang kondusif.

"Total 35-an yang berjaga di sini, ada dari polres dan polsek," tutur salah satu personel kepolisian yang mengawal keamanan di gerbang masuk Kemenkeu, Bripda Razim.

Reporter: Tsabita Aulia

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Raffi Ahmad Diduga Terlibat Kasus Korupsi Bea Cukai, Apa Perannya?

Raffi Ahmad Diduga Terlibat Kasus Korupsi Bea Cukai, Apa Perannya?

Lifestyle | Kamis, 11 Juni 2026 | 12:55 WIB

Berawal dari Pertemuan Singkat di AS, Raffi Ahmad Heran Terseret Kasus Suap Impor Bea Cukai

Berawal dari Pertemuan Singkat di AS, Raffi Ahmad Heran Terseret Kasus Suap Impor Bea Cukai

Entertainment | Kamis, 11 Juni 2026 | 12:18 WIB

Bea Cukai Sita 8,9 Juta Batang Rokok Ilegal, Selamatkan Penerimaan Negara Rp8,66 Miliar

Bea Cukai Sita 8,9 Juta Batang Rokok Ilegal, Selamatkan Penerimaan Negara Rp8,66 Miliar

Bisnis | Kamis, 11 Juni 2026 | 11:06 WIB

Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray

Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray

Entertainment | Kamis, 11 Juni 2026 | 09:54 WIB

Purbaya Pede Rupiah Bisa Menguat hingga Rp 16.800 per Dolar AS Tahun Depan

Purbaya Pede Rupiah Bisa Menguat hingga Rp 16.800 per Dolar AS Tahun Depan

Bisnis | Rabu, 10 Juni 2026 | 19:58 WIB

Ramai Isu Ditawari Prabowo Jadi Menteri Keuangan, Menkes Budi Buka Suara

Ramai Isu Ditawari Prabowo Jadi Menteri Keuangan, Menkes Budi Buka Suara

Video | Rabu, 10 Juni 2026 | 19:05 WIB

Terkini

Gak Kapok! Bupati Muara Enim Edison Kembali Jadi Tersangka KPK di Kasus Suap BPK

Gak Kapok! Bupati Muara Enim Edison Kembali Jadi Tersangka KPK di Kasus Suap BPK

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 13:22 WIB

Daftar Bansos Kini Tak Bisa Asal, Kemensos Bisa Cek Kendaraan, Listrik hingga Aset Tanah

Daftar Bansos Kini Tak Bisa Asal, Kemensos Bisa Cek Kendaraan, Listrik hingga Aset Tanah

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 12:10 WIB

Pramono Minta Daerah Penyangga Ikut Tanggung Beban Transjabodetabek, Minimal Benahi Halte

Pramono Minta Daerah Penyangga Ikut Tanggung Beban Transjabodetabek, Minimal Benahi Halte

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 12:04 WIB

Bukan Hanya Soal Suhu: Apa yang Membuat Hutan Bumi Menyerap Lebih Banyak Karbon?

Bukan Hanya Soal Suhu: Apa yang Membuat Hutan Bumi Menyerap Lebih Banyak Karbon?

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 11:55 WIB

Wamendagri Ribka Tegaskan Komitmen Kawal Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan

Wamendagri Ribka Tegaskan Komitmen Kawal Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 11:41 WIB

Segera Lepas Dolar Anda! Dasco Wanti-wanti Agar Tak Rugi Minggu Depan

Segera Lepas Dolar Anda! Dasco Wanti-wanti Agar Tak Rugi Minggu Depan

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 11:23 WIB

Disperindag Gelar WIITEX 2026: Perkuat Posisi Produk Teh, Kopi, dan Kakao Jabar di Pasar Global

Disperindag Gelar WIITEX 2026: Perkuat Posisi Produk Teh, Kopi, dan Kakao Jabar di Pasar Global

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 11:14 WIB

Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim

Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 11:07 WIB

Mengapa Krisis Iklim Tak Selesai Saat Dunia Capai Net-Zero Emission? Studi Ungkap Penjelasannya

Mengapa Krisis Iklim Tak Selesai Saat Dunia Capai Net-Zero Emission? Studi Ungkap Penjelasannya

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 10:59 WIB

504 Kepala Daerah Korup Sejak 2005, Mengapa Dana Banpol Tak Mampu Memperbaiki Kualitas Politik?

504 Kepala Daerah Korup Sejak 2005, Mengapa Dana Banpol Tak Mampu Memperbaiki Kualitas Politik?

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 10:53 WIB