Prabowo Perintahkan Kaji Ulang Buku Pelajaran, Tak Mau Siswa Indonesia Kalah dari Luar Negeri

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk membentuk tim guna mempelajari buku ajar agar dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi.

Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat memanggil Abdul Mu'ti ke Istana Merdeka, Jakarta.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang turut dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa diskusi Presiden dan Mendikdasmen berlangsung hampir dua jam dengan fokus membahas persoalan pendidikan, mulai dari infrastruktur hingga peningkatan kualitas guru.

"Termasuk beliau diberi tugas untuk sesegera mungkin membentuk tim untuk mempelajari buku ajar atau buku pelajaran bagi seluruh peserta didik kita yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, yang kita tidak ingin kalah dengan buku-buku pelajaran dari luar gitu," kata Pras di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Lebih lanjut, pertemuan tersebut juga membahas percepatan pelaksanaan program-program prioritas di bidang pendidikan, di antaranya revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi.

Revitalisasi Sekolah

Terkait program revitalisasi sekolah, Abdul Mu’ti melaporkan bahwa pelaksanaan revitalisasi pada tahun 2025 telah mencapai 100 persen dengan menjangkau 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Sementara itu, pada 2026 pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14 triliun yang telah disetujui DPR untuk revitalisasi 11.744 satuan pendidikan, ditambah 60.000 satuan pendidikan lainnya. Dengan demikian, tahun ini akan dilakukan revitalisasi terhadap 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, mulai dari taman kanak-kanak hingga tingkat SLTA.

“Kami sampaikan juga bahwa program revitalisasi ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, tapi juga dari penelitian kami juga berdampak terhadap ekonomi karena sistemnya swakelola, pembangunannya langsung oleh masing-masing satuan pendidikan. Kami memperkirakan akan ada penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah, mereka yang mengerjakan revitalisasi ini untuk 71.744 itu sekitar 1,1 juta orang yang akan bisa bekerja dalam rentang waktu antara 3 sampai 8 bulan,” ujar Abdul Mu’ti.

Abdul Mu’ti menyampaikan program revitalisasi sekolah mendapat respons positif dari masyarakat, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Ia menyebut banyak sekolah yang selama puluhan tahun belum memperoleh perbaikan infrastruktur kini dapat menikmati fasilitas pendidikan yang lebih layak.

“Kami berkunjung ke daerah-daerah, terutama daerah 3T, mereka sangat berterima kasih karena walaupun sebenarnya sesuai dengan undang-undang, tanggung jawab pembangunan itu adalah pemerintah daerah, tapi karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan, kami revitalisasi sekolah-sekolah itu, baik sekolah negeri maupun swasta, dan itu kami selenggarakan di seluruh Indonesia,” tutur Abdul Mu’ti.

Sekolah Nasional Terintegrasi

Selain revitalisasi sekolah, Abdul Mu’ti melaporkan perkembangan program Sekolah Nasional Terintegrasi yang menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem pendidikan unggul.

Abdul Mu’ti mengatakan Sekolah Nasional Terintegrasi dirancang sebagai sekolah unggulan nonasrama yang akan memberikan layanan pendidikan berkualitas dengan standar yang terintegrasi.

“Yang ini merupakan sekolah unggul yang tidak berasrama, yang tahun ini direncanakan kita akan bangun 100 sekolah nasional terintegrasi dan sudah ada usulan-usulan sekolah yang masuk dari 36 yang sudah kami seleksi, dan tahun ini nanti akan kami mulai, insyaallah lima itu kami buka di balai-balai yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian ada satu yang di IKN, dan kemudian sembilan yang nanti kita bangun baru di daerah yang sudah diseleksi,” kata Abdul Mu’ti.

Tingkatkan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru

Prabowo menekankan komitmen pemerintah untuk mendorong kualitas pendidikan nasional melalui peningkatan kesejahteraan hingga pengembangan kompetensi guru.

Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan penyesuaian tunjangan bagi para guru.

“Tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non-ASN, tunjangannya dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok,” kata Abdul Mu’ti.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran tunjangan tersebut yang disalurkan langsung ke rekening masing-masing guru setiap bulan.

Menurut Abdul Mu’ti, hal ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah untuk menghadirkan tata kelola yang lebih sederhana dan efektif.

“Ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang ke rekening guru setiap bulan,” ujar Abdul Mu’ti.

Di samping peningkatan kesejahteraan, pemerintah juga berkomitmen memperkuat kualitas tenaga pendidik melalui program beasiswa bagi guru. Abdul Mu’ti menuturkan program tersebut juga dijalankan melalui sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

“Tahun 2025 kami mengalokasikan biasiswa untuk 12.500 guru yang belum D4 atau S1 dengan beasiswa 3 juta per semester. Program ini sudah berjalan dengan sistem RPL, sudah masuk semester kedua, dan insyaallah sebagian akan bisa diwisuda pada tahun ini,” kata Abdul Mu’ti.

Abdul Mu’ti menuturkan bahwa program tersebut akan dilanjutkan pada 2026 dengan alokasi untuk 150.000 guru dengan nominal beasiswa yang tetap sama.

“Dan sekarang masih proses pendaftaran, karena kami masih terus menunggu para guru untuk dapat mengikuti program ini. Itu yang berkaitan dengan kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas guru,” ujarnya.