DPR Gelar Rapat Tertutup Bahas Anggaran dengan BGN, Ada Apa?

Suara.com - DPR mendadak gelar rapat tertutup dengan BGN. Kabar ini menuai sorotan terkait keterbukaan informasi bagi rakyat.

Di tengah kabar ini, Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengklarifikasi mengenai mekanisme penyelenggaraan rapat kerja bersama Badan Gizi Nasional (BGN) yang diputuskan berlangsung secara tertutup untuk umum.

Langkah pembatasan akses informasi ini sengaja diambil demi memelihara validitas serta akurasi data finansial yang tengah digodok bersama mitra kerja eksekutif tersebut.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menguraikan bahwa berdasarkan regulasi prosedural yang berlaku di Parlemen, pembahasan yang menyangkut aspek pengalokasian anggaran kedinasan memang lazimnya diselenggarakan dalam koridor persidangan tertutup.

"Rapat di Komisi IX memang selama ini dilakukan tertutup ketika membahas anggaran. Tadi kita juga sempat menanyakan kepada teman-teman BGN apakah tetap melanjutkan seperti kebiasaan, dan akhirnya kita putuskan untuk tertutup," urai Charles Honoris di sela-sela reses persidangan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Alokasi Fiskal 2027 Masih Menggunakan Dokumen Warisan

Lebih mendalam, Charles membeberkan bahwa nota pagu anggaran indikatif untuk tahun anggaran 2027 yang dipaparkan dalam forum tersebut nyatanya belum merepresentasikan peta jalan kerja riil dari jajaran manajemen BGN yang menjabat saat ini.

Dokumen rancangan finansial tersebut diketahui merupakan produk hukum warisan dari susunan kepemimpinan atau kepengurusan lembaga periode terdahulu.

"Salah satu alasannya adalah karena memang untuk anggaran 2027 yang disajikan kepada kita hari ini bukan anggaran yang ingin digunakan. Pagu anggaran indikatif yang saat ini disajikan adalah pagu yang disiapkan oleh pengurus lama, kepemimpinan lama," tutur Charles menambahkan rincian masalahnya.

Saat ini, otoritas internal Badan Gizi Nasional dilaporkan memerlukan tenggat waktu tambahan guna merombak serta menyusun ulang program kerja strategis yang akan dieksekusi pada tahun 2027.

Proses pembenahan ini mencakup verifikasi faktual terhadap basis data jumlah kelompok masyarakat yang akan ditetapkan sebagai penerima manfaat jaminan gizi nasional.

Oleh sebab itu, Charles menegaskan bahwa seluruh nominal angka yang tercantum dalam rujukan saat ini masih bersifat dinamis, tidak akurat, dan jauh dari kata final. Atas dasar pertimbangan matang tersebut, seluruh fraksi di Komisi IX bersepakat untuk tidak mengekspos jalannya perdebatan ke ruang publik guna menangkal munculnya kebingungan serta salah tafsir di tengah masyarakat luas.

"Apapun anggaran yang ditampilkan saat ini bukan anggaran yang akurat. Sehingga mungkin lebih baik tidak disampaikan secara terbuka daripada akhirnya menimbulkan berbagai mispersepsi," pungkas politisi tersebut.

Agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IX DPR RI bersama Kepala Badan Gizi Nasional beserta seluruh jajaran eselon tersebut sejatinya telah dijadwalkan bergulir sejak Senin (15/6) pagi.

Sifat kerahasiaan sidang ini diputuskan secara mufakat tepat saat pembukaan sesi pembuka yang dinakhodai oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI lainnya, Nihayatul Wafiroh.

Wanita yang akrab disapa Ninik ini mengawali jalannya persidangan dengan pembacaan doa bersama, dilanjutkan dengan verifikasi absensi kedewanan guna memastikan legitimasi legalitas hukum rapat kerja.

"Ada 35 anggota dari 8 fraksi yang hadir, jadi rapat ini sudah kuorum dan rapat saya buka," tegas Nihayatul di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan.

Sebelum melangkah pada penyampaian pokok materi dari kepala badan, Ninik melayangkan interupsi normatif kepada seluruh anggota dewan yang hadir mengenai opsi status keterbukaan persidangan.

Mengingat muatan bahasan beririsan langsung dengan rincian keuangan negara, ia menawarkan mekanisme pelaksanaan secara tertutup.

"Bapak, Ibu yang saya hormati, karena ini rapat pembahasan anggaran, apakah rapat ini terbuka atau tertutup Bapak, Ibu?" tanya legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Pertanyaan dari meja pimpinan langsung disambut jawaban kolektif secara serentak oleh para anggota komisi yang menghendaki sidang berjalan secara "Tertutup."