BGN Siapkan Efisiensi Besar-Besaran, 8 Juta Penerima MBG Terancam Dicoret

Suara.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, memaparkan rencana besar terkait anggaran dan transformasi lembaga untuk tahun 2027.

Dalam rapat kerja perdana bersama Komisi IX DPR RI, BGN mengungkapkan pagu indikatif tahun 2027 mencapai Rp270,2 triliun. Namun, angka tersebut diiringi dengan rencana efisiensi yang ketat melalui refocusing penerima manfaat.

Rapat itu sebelumnya digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Rapat tersebut menjadi ajang perkenalan pimpinan baru BGN sekaligus pembahasan teknokrasi anggaran. Arumsari menyebut, berdasarkan alokasi dari Kementerian Keuangan dan Bappenas, anggaran sebesar Rp270.201.499.678.000 diproyeksikan untuk menjangkau 81,5 juta penerima manfaat.

Namun, jumlah tersebut merupakan pagu anggaran yang disusun pada era kepemimpinan BGN sebelumnya, yakni Dadan Hindayana dan jajaran. Angka tersebut akan ditata ulang atau dilakukan refocusing pada era kepemimpinan BGN yang baru.

"Namun tadi ketika kami sampaikan bahwa di dalam 2026 ini kan bulan Juni ya. Nah, Juli sampai akhir 2026 kami pun akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan," kata Arumsari usai rapat.

Arumsari menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan langkah-langkah perbaikan agar intervensi gizi lebih tepat sasaran.

Salah satu kebijakan yang sedang diuji coba (exercise), misalnya, adalah mencoret kategori siswa SMA, terutama dari keluarga mampu, dari daftar penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Tujuannya adalah bagaimana indikator intervensi gizi tercapai tetapi penerima manfaatnya lebih fokus. Contoh gampang, untuk SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA yang high class yang uang sakunya sudah Rp100 ribu-Rp200 ribu, itu tidak perlu lagi," ujarnya.

Langkah efisiensi pada jenjang SMA ini diperkirakan akan mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat.

Arumsari menekankan bahwa pengurangan tersebut bertujuan agar anggaran negara menjadi lebih efisien, namun tetap efektif.

"Nah, itu beberapa contoh. Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat. Nah, itu yang terus kami exercise, tapi kami tidak menghilangkan esensi dari intervensi gizi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi, refocusing ini adalah kami perlukan supaya memang pemberian intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, kemudian diikuti otomatis dengan angka anggaran yang semakin turun. Itu yang keluar ke penerima manfaat," katanya.

Arumsari menjelaskan bahwa strategi refocusing ini didasarkan pada masukan para pakar dari Kementerian Kesehatan.

BGN akan lebih memprioritaskan intervensi gizi pada masa kehamilan hingga 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) untuk memastikan perkembangan volume otak anak berlangsung maksimal.

"Intervensi gizi sebaiknya dilakukan dari usia kandungan sampai 1.000 hari pertama kelahiran agar volume otak maksimal, lalu sampai usia 2 tahun, baru kemudian usia selanjutnya. Hal-hal teknis ini kami dengarkan dari para pakar di Kemenkes," tuturnya.

Selain soal anggaran, BGN juga berencana melakukan penataan ulang infrastruktur pendukung, terutama kualitas dapur produksi makanan. Arumsari menilai kualitas gizi yang baik hanya bisa dihasilkan jika alur memasak (flow of cooking) di dapur memenuhi standar baku.

Di sisi internal, BGN berkomitmen melakukan transformasi menyeluruh, mulai dari sumber daya manusia (SDM) hingga tata kelola data.

Ia mengakui bahwa ketersediaan data yang akurat menjadi tantangan utama dalam menyusun kebijakan yang presisi.

"Data itu sangat penting karena tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas. Nah, itu yang masih terus kami perbaiki. Jadi mohon bersabar, kami masih akan terus membahas ini agar pemberian intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, memberikan penjelasan terkait alasan pelaksanaan rapat kerja antara Komisi IX dan Badan Gizi Nasional (BGN) yang digelar secara tertutup.

Menurutnya, keputusan tersebut diambil untuk menjaga akurasi informasi terkait anggaran yang sedang dibahas.

Charles menjelaskan bahwa secara prosedural, pembahasan mengenai anggaran di Komisi IX DPR RI memang lazim dilakukan dalam pertemuan tertutup.

Namun, khusus untuk rapat kali ini, terdapat alasan substansial di balik keputusan tersebut.

"Rapat di Komisi IX memang selama ini dilakukan tertutup ketika membahas anggaran. Tadi kita juga sempat menanyakan kepada teman-teman BGN apakah tetap melanjutkan seperti kebiasaan, dan akhirnya kita putuskan untuk tertutup," ujar Charles di sela-sela Rapat Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Lebih lanjut, Charles mengungkapkan bahwa pagu anggaran indikatif tahun 2027 yang disajikan dalam rapat tersebut belum mencerminkan rencana kerja yang akan dijalankan oleh manajemen BGN saat ini.

Hal itu karena draf anggaran tersebut merupakan warisan dari kepengurusan atau kepemimpinan sebelumnya.

"Salah satu alasannya adalah karena memang untuk anggaran 2027 yang disajikan kepada kita hari ini bukan anggaran yang ingin digunakan. Pagu anggaran indikatif yang saat ini disajikan adalah pagu yang disiapkan oleh pengurus lama, kepemimpinan lama," jelasnya.

Saat ini, Badan Gizi Nasional disebut masih memerlukan waktu tambahan untuk menyusun ulang program-program strategis yang akan dieksekusi pada 2027, termasuk melakukan verifikasi terhadap jumlah penerima manfaat.