Curhat Korban Hanania Travel di DPR: Banyak Orang Tua Jatuh Sakit karena Gagal Berangkat Umrah

Suara.com - Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026), berlangsung haru saat perwakilan korban Hanania Travel menyampaikan kesaksiannya di hadapan para anggota dewan.

Perwakilan korban, Uli Amelia Septriani, mengaku mewakili sekitar 1.200 korban yang menuntut keadilan atas dugaan penipuan perjalanan umrah dan haji yang dilakukan Hanania Travel.

Dalam pemaparannya, Uli mengungkapkan bahwa berdasarkan pendataan mandiri para korban, jumlah jemaah yang terdampak diperkirakan mencapai 3.000 orang, jauh lebih besar dari data yang telah teridentifikasi sebelumnya.

"Kalau kami tahu dari awal ini adalah penipuan, ini adalah ada indikasi tindakan TPPU, kami tidak mungkin memilih Hanania. Secara total yang dapat kami data secara mandiri, kurang lebih terdapat 3.000 jemaah," ujar Uli di hadapan anggota Komisi III DPR RI.

Ia menjelaskan, sekitar 1.500 jemaah dijadwalkan berangkat pada musim Syawal, sementara sekitar 1.400 jemaah lainnya dijadwalkan berangkat pada Juni hingga Juli. Selain itu, masih ada calon jemaah untuk keberangkatan Agustus hingga Desember yang telah membayar uang muka (DP) atau menabung di Hanania Travel, termasuk calon jemaah haji plus yang porsinya belum disetorkan.

Uli juga mengungkapkan bahwa korban berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Makassar hingga Papua.

Ia menceritakan, banyak jemaah yang sudah bersiap berangkat, bahkan telah berada di bandara, namun keberangkatan mereka dibatalkan secara mendadak.

"Jadi kami yang hadir di sini hanya sebagian kecil dari jemaah-jemaah yang secara domisili tersebar di seluruh Indonesia. Ada jemaah dari Makassar, ada jemaah dari Papua yang sudah membeli tiketnya. Yang paling parah pada tanggal 25, pembatalan dilakukan H-6 jam. Ada jemaah yang sudah di airport, sudah lengkap dengan seragamnya," tuturnya.

Menurut Uli, kerugian yang dialami para korban bukan hanya bersifat materiil, tetapi juga berdampak besar terhadap kondisi psikologis keluarga, terutama para orang tua yang telah lama menantikan kesempatan beribadah ke Tanah Suci.

"Kerugian materiil bisa dicari. Betul, kami memang menuntut keadilan agar uang yang menjadi hak kami dikembalikan semaksimal mungkin. Tapi kerugian immateriil yang kami alami begitu besar. Betapa banyak orang tua yang jatuh sakit karena mendengar pembatalan tersebut," katanya.

Ia mengungkapkan, ada anak yang terpaksa menyembunyikan kabar pembatalan keberangkatan dari orang tuanya karena khawatir kondisi kesehatan mereka memburuk.

Menurutnya, dana yang disetorkan kepada Hanania Travel juga berasal dari hasil kerja keras berbagai kalangan, termasuk orang tua tunggal hingga tabungan anak yatim piatu.

"Ada banyak anak yang harus berbohong ke orang tuanya hanya karena tidak mau bapak ibunya sakit mendengar tidak jadi berangkat ke Tanah Suci. Di situ ada tabungan-tabungan anak yatim piatu, orang tua tunggal, para pekerja keras yang bermimpi untuk bisa menginjakkan kakinya setidaknya satu kali seumur hidup di Tanah Suci," ujarnya.

Di hadapan anggota DPR, Uli menegaskan bahwa beribadah merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang seharusnya mendapat perlindungan dari negara.

Ia berharap pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil langkah tegas agar kasus serupa tidak terus berulang.

"Yang paling menyedihkan adalah ini: ibadah itu hak dasar konstitusional setiap warga negara. Di balik setiap keberangkatan kami yang tertunda, ada harapan, ada doa, dan ada hak jemaah yang perlu dilindungi. Kalau bukan kepada negara sekarang kami meminta untuk dilindungi, untuk didampingi, untuk mendapatkan apa yang memang hak kami, ke mana lagi kami harus bergerak?" tegasnya.

Uli juga mendesak agar kasus Hanania Travel menjadi momentum pembenahan tata kelola penyelenggaraan perjalanan ibadah, sehingga kasus serupa seperti First Travel tidak kembali terulang.

"Harapan kami hanya satu, kami hanya ingin beribadah. Saat hak beribadah kami dinodai oleh oknum yang nakal, tolong jadikan kami korban terakhir. Berikan solusi. Bicara masa depan tidak apa-apa, tapi tolong bantu kami sekarang. Kami tidak mencuri, kami tidak merampok, kami hanya meminta apa yang menjadi hak kami untuk kembali," pungkasnya.