Perwakilan Massa Mahasiswa Akhirnya Diterima Pimpinan DPR, Audiensi Digelar Tertutup

Suara.com - Sejumlah mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada Jumat (19/6/2026) hari ini, kekinian diterima masuk untuk beraudiensi dengan Pimpinan DPR RI.

Massa mahasiswa diterima lewat perwakilannya, masing-masing dari Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Universitas Mercu Buana, Universitas Dian Nusantara hingga PB HMI MPO.

Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, sejumlah perwakilan massa mahasiswa itu berbondong-bondong masuk mengarah ke ruangan audiensi di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Sebelum masuk ke ruangan, mereka diperkenankan untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Mereka kemudian masuk dan duduk di bangku yang telah dipersiapkan.

Sementara itu, tak lama berselang jajaran Pimpinan DPR RI yang menerima mereka pun datang ke ruangan.

Di antaranya seperti Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil DPR RI Saa Mustopa, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath hingga Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam.

Saat ditanya awak media, Saan Mustopa mengatakan, jika pihaknya akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh massa mahasiswa.

"Kita tunggu apa yang akan mereka sampaikan," kata Saan seraya masuk ruangan audiensi.

Pertemuan audiensi ini digelar secara tertutup. Awak media hanya diperkenankan menunggu di luar dan menunggu konferensi pers hasil audiensi tersebut.

Sebelumnya, Mahasiswa Trisakti menyampaikan sejumlah tuntutan dalam kasi di depan Gedung DPR RI. Total ada tiga tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa dalam aksi kali ini.

Wakil Presiden Mahasiswa Trisakti, Muhammad Putra mengatakan, tuntutan pertama yang disampaikan dalam aksi kali ini yakni agar pemerintah memulihkan ekonomi bangsa.

“Kami gaungkan untuk pulihkan ekonomi dan politik nasional. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena kita melihat ekonomi sekarang sangat jatuh, di mana dipengaruhi oleh beberapa kebijakan dari pemerintah yang mempengaruhi ekonomi masyarakat,” kata Putra, saat di Gedung DPR RI, Jumat (19/6/2026).

Sebagai contoh, kata Putra, bahan pokok saat ini semakin meningkat. Mulai dari beras hingga bahan pokok lainnya.

“Kita ambil contoh pada saat ini sekarang banyak bahan pokok yang sedang naik gitu. Mulai dari beras, kami pun melakukan survei kepada masyarakat, penjual-penjual itu mempengaruhi mereka menaikkan harga,” katanya.

Selanjutnya, pemberian APBN yang dianggap tidak tepat. Sejauh ini pemerintah mengucurkan dana APBN tidak dalam program prioritas.

“Kami melihat bagaimana pengaruh dari kebijakan-kebijakan pemerintah ini bagaimana mereka tidak memberikan APBN skala yang prioritas, mempengaruhi kenaikan dari Pertamax,” ucapnya.

Putra khawatir dengan kenaikan Pertamax, sebagai bahan bakar non-subsidi, masyarakat bakal beralih ke Pertalite. Buntutnya akan terjadi kelangkaan bahan bakar bersubsidi.

“Sebenarnya kan yang dituntut sama masyarakat adalah dengan Pertamax non-subsidi naik berpengaruh pada kehabisan Pertalite. Terbukti pada beberapa SPBU itu sudah kehabisan Pertalite itu sendiri,” ucapnya.

“Makanya kami tuntut kembali untuk bagaimana kebijakan pemerintah agar memberikan subsidi ini kepada rakyat. Agar antrean tidak panjang, rakyat tidak kesusahan untuk mengisi bahan bakar,” imbuhnya.

Putra juga menyoroti tentang pejabat saat ini tidak sesuai dengan tupoksi. Mereka yang menjabat sejauh ini dianggap Inkompetensi.

Hal ini harus dievaluasi total oleh Presiden dan Wakil Presiden, karena mereka semua merupakan komandan tertinggi.

“Kami melihat bagaimana terbukti dari MBG itu ketua ditunjuk tidak sesuai dengan keahliannya. Dia merupakan ahli
serangga, tapi tiba-tiba ditunjuk sebagai kepala Badan Gizi Nasional,” ucapnya.

Putra juga menuntut adanya supremasi sipil yang harus dikembalikan. Sebab, saat ini di jaman Prabowo militeristik sangat terasa

“Beberapa pejabat penting itu diisi oleh polisi, tentara, pun revisi undang-undang sekarang ini tidak melibatkan rapat dengar pendapat dengan ahli-ahlinya,” ujarnya.

Sehingga, dengan tiga tuntutan yang disampaikan dalam tuntutan kali ini dapat memperbaiki kondisi Indonesia saat ini

“Maka itu kami tuntut sebagai Tritura atau tiga tuntutan rakyat akan kami sampaikan kepada orang yang seharusnya bisa menyuarakan suara rakyat,” tandasnya.