BEM UBK Ngaku Terima Uang, PSI Bela Gibran: Tak Mungkin Mas Wapres Main-main dengan Mahasiswa

Suara.com - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dian Sandi Utama menanggapi pengakuan seorang mahasiswa yang menerima sejumlah uang terkait pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dian menegaskan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, pemberian uang tersebut dilakukan sebelum mahasiswa yang menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, bertemu dengan Gibran.

“Saya tidak tau apa motifnya namun mengarahkan isu diberikan oleh Mas Wapres, itu yang saya tolak keras karena sudah terlalu banyak anak muda/ mahasiswa/i yang sudah bertemu dengan Mas Wapres, mereka melakukan audiens dan lain-lain, saya berani memastikan tidak ada satupun dari mereka yang pernah diberikan uang,” kata Dian kepada Suara.com, Rabu (24/6/2026).

Lebih lanjut, Dian juga mengelaborasi pernyataannya melalui unggahan di X yang menyebut Gibran tidak akan main-main dengan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK).

“Saya hanya sedang menyatir bahwa tidak mungkin Mas Wapres itu bermain-main dan kenapa saya menulis Univ Bung Karno, itu karena saya melihat jejak dari civitas akademika maupun gerakan mahasiswanya selama ini cukup kritis terhadap Pak Jokowi maupun Mas Wapres,” tutur Dian.

“Jadi, tidak masuk akal bagi saya Mas Wapres akan bermain-main dengan mereka,” tandas dia.

Sebelumnya, pertemuan antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan perwakilan mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, menjadi sorotan setelah muncul pengakuan salah satu peserta pertemuan terkait penerimaan sejumlah uang.

Diketahui, Wapres Gibran menerima 15 perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada 15 Juni 2026.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam format dialog dan membahas sejumlah isu yang disuarakan mahasiswa, mulai dari evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penolakan program Koperasi Desa Merah Putih, hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Saat itu, Koordinator Aksi sekaligus Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi Maludin, menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan hasil dari gerakan mahasiswa dan tidak didesain oleh pihak tertentu.

“Tidak ada desain politik atau settingan dari awal. Itu murni hasil dari gerakan kami di Universitas Bung Karno,” ujar Abdi kepada media usai pertemuan.

Namun, sepekan setelah pertemuan tersebut, Abdi menjadi sorotan di lingkungan kampusnya. Pada Senin (22/6/2026), sejumlah mahasiswa UBK menggelar forum internal untuk meminta penjelasan terkait isu penerimaan dana yang beredar di media sosial.

Dalam forum tersebut, Abdi mengakui menerima uang. Pengakuan itu kemudian tersebar luas di media sosial dan memicu berbagai tanggapan dari mahasiswa.

“Terkait uang itu, memang saya terima. 20 persen,” kata Abdi dalam video yang beredar, dikutip dari akun Instagram @soalunsrat, Selasa (23/6/2026).

Dalam keterangan pada akun tersebut, tertulis bahwa uang yang dijanjikan sebesar Rp300 juta, namun Abdi baru menerima 20 persen.

Disebutkan pula bahwa Abdi mengaku menerima uang agar bisa mengondisikan teman-temannya untuk tidak ikut aksi di Istana Negara. Ia juga mengklaim bahwa selain dirinya, ada sejumlah nama lain dari organisasi mahasiswa di lingkungan UBK yang turut menerima dana tersebut.

Menanggapi persoalan itu, mahasiswa UBK menyampaikan sejumlah tuntutan kepada para pengurus organisasi mahasiswa yang disebut terlibat. Di antaranya, meminta klarifikasi terbuka, pengunduran diri dari jabatan organisasi, hingga permintaan maaf kepada civitas akademika kampus.