Hakim Sebut Pengadaan Chromebook Nadiem Demi Keuntungan Google

Selasa, 30 Juni 2026 | 14:00 WIB

Mendikbudristek Nadiem Makarim menerima bunga mawar kuning dari pendukunya jelang sidang pembacaan putusan dalam kasus dugaan korupsi chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026). [Suara.com/Dea]

Majelis hakim menyatakan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim terbukti menguntungkan korporasi Google dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun 2019–2022.
Kebijakan tersebut dinilai menguntungkan Google melalui rangkaian pertemuan strategis serta korelasi investasi besar Google ke perusahaan milik terdakwa.
Jaksa menuntut Nadiem hukuman 18 tahun penjara serta kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara sebesar triliunan rupiah.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Selain itu, jaksa juga meminta agar Nadiem dijatuhi pidana denda sebesar Rp1 miliar yang wajib dibayar dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

“Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda. Apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari,” ujar jaksa.

Kemudian, jaksa menilai Nadiem juga perlu dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp809,5 miliar (Rp809.566.125.000) dan Rp4,8 triliun (Rp4.871.469.603.758).

“Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun,” tandas jaksa.

Sebelumnya, jaksa mengungkapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim diduga menerima Rp809 miliar dari kasus dugaan korupsi pada program digitalisasi pendidikan terkait pengadaan laptop Chromebook periode 2019-2022.

"Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp 809.596.125.000," kata Jaksa Roy Riady di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

Jaksa menjelaskan hasil perhitungan kerugian negara sebesar Rp2,1 triliun berasal dari kemahalan harga Chromebook sebesar Rp1,5 triliun (Rp1.567.888.662.716,74) dan pengadaan CDM yang tidak diperlukan serta tidak bermanfaat sebesar Rp621 miliar (Rp621.387.678.730,00).

Selain itu, jaksa mengungkapkan bahwa pengadaan Chromebook dan CDM tersebut juga telah memperkaya sejumlah orang lain serta korporasi.

Baca Juga

Hakim Tolak Dalil 'Tak Ada Niat Jahat', Penyalahgunaan Wewenang Nadiem Makarim Terbukti

Menurut jaksa, pengadaan Chromebook dan CDM tahun anggaran 2020-2022 tidak sesuai perencanaan dan prinsip pengadaan, serta dilakukan tanpa melalui evaluasi harga dan survei sehingga laptop tersebut tidak dapat digunakan untuk proses belajar mengajar di daerah 3T (terluar, tertinggal, dan terdepan).

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook Nadiem Makarim (kiri) bersandar di bahu istrinya Franka Franklin Makarim (kanan) sebelum menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/5/2026). [ ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nym/pri.]

Adapun daftar pihak yang menerima uang dari pengadaan tersebut berdasarkan dakwaan jaksa adalah sebagai berikut:

Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp809.596.125.000
Mulyatsyah sebesar SGD120.000 dan USD150.000
Harnowo Susanto sebesar Rp300.000.000
Dhany Hamiddan Khoir sebesar Rp200.000.000 dan USD30.000
Purwadi Sutanto sebesar USD7.000
Suhartono Arham sebesar USD7.000
Wahyu Haryadi sebesar Rp35.000.000
Nia Nurhasanah sebesar Rp500.000.000
Hamid Muhammad sebesar Rp75.000.000
Jumeri sebesar Rp100.000.000
Susanto sebesar Rp50.000.000
Muhammad Hasbi sebesar Rp250.000.000
Mariana Susy sebesar Rp5.150.000.000
PT Supertone (SPC) sebesar Rp44.963.438.116,26
PT Asus Technology Indonesia (ASUS) sebesar Rp819.258.280,74
PT Tera Data Indonesia (AXIOO) sebesar Rp177.414.888.525,48
PT Lenovo Indonesia (Lenovo) sebesar Rp19.181.940.089,11
PT Zyrexindo Mandiri Buana (Zyrexx) sebesar Rp41.178.450.414,25
PT Hewlett-Packard Indonesia (HP) sebesar Rp2.268.183.071,41
PT Gyra Inti Jaya (Libera) sebesar Rp101.514.645.205,73
PT Evercoss Technology Indonesia (Evercoss) sebesar Rp341.060.432,39
PT Dell Indonesia (Dell) sebesar Rp112.684.732.796,22
PT Bangga Teknologi Indonesia (Advan) sebesar Rp48.820.300.057,38
PT Acer Indonesia (Acer) sebesar Rp425.243.400.481,05
PT Bhinneka Mentari Dimensi sebesar Rp281.676.739.975,27

Selain Nadiem Makarim, tiga nama lain yang juga menjadi terdakwa dalam perkara ini, yakni Ibrahim Arief selaku Konsultan Teknologi di Kemendikbudristek; Mulyatsyah selaku Direktur SMP pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah periode 2020-2021; serta Sri Wahyuningsih yang merupakan Direktur Sekolah Dasar pada direktorat yang sama sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun anggaran 2020-2021.

Keempat terdakwa dijerat dengan pasal berlapis. Dakwaan pertama ialah Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mereka juga didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.