REGIONAL:
- DPRD DKI Jakarta menolak kenaikan tarif Transjabodetabek menjadi Rp10 ribu karena berisiko memicu warga kembali menggunakan kendaraan pribadi.
- Pemerintah daerah penyangga diusulkan ikut menanggung biaya operasional melalui skema subsidi bersama yang berkelanjutan.
- DPRD meminta pengkajian ulang usulan tarif tersebut agar harga tetap terjangkau dan tujuan mengurangi kemacetan tetap tercapai.
Suara.com - DPRD DKI Jakarta mengingatkan usulan kenaikan tarif Transjabodetabek dari Rp3.500 menjadi Rp10.000 berpotensi menjadi bumerang.
Alih-alih mengurangi kemacetan, tarif yang terlalu tinggi dikhawatirkan justru membuat warga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi kembali memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk beraktivitas di Jakarta.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli, menilai kebijakan tarif Transjabodetabek seharusnya tidak ditanggung Jakarta sendirian. Menurutnya, pemerintah daerah penyangga perlu ikut terlibat membiayai layanan melalui skema subsidi bersama.
"Saya lebih condong kalau ini dikerjakan bersama pemerintah daerah sekitar," ujar Taufik kepada wartawan, Senin (6/7/2026).
Menurut Taufik, jika tarif Rp10.000 diberlakukan tanpa dukungan pemerintah daerah lain, tujuan utama menghadirkan Transjabodetabek sebagai moda transportasi massal untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi justru terancam gagal.
"Kalau Jakarta sendiri yang menetapkan Rp10.000, saya khawatir tujuan awal mengurangi kendaraan pribadi dari luar kota tidak tercapai. Rp10.000 itu lumayan mahal bagi warga yang setiap hari dari luar kota ke Jakarta," katanya.
![Kemacetan panjang terjadi di ruas Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta, Rabu (10/9/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/09/10/80202-macet-di-jalan-tb-simatupang-kemacetan-di-jalan-tb-simatupang-macet-jakarta.jpg)
Ia menjelaskan, selama ini tarif Rp3.500 menjadi daya tarik utama bagi masyarakat dari wilayah penyangga untuk beralih ke transportasi umum.
"Tapi kalau menjadi Rp10.000 dan seluruhnya dibebankan kepada konsumen, saya khawatir mereka akan kembali menggunakan kendaraan pribadi," ucap Taufik.
Karena itu, ia mengusulkan Pemprov DKI Jakarta duduk bersama pemerintah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk membahas pembagian beban subsidi operasional Transjabodetabek.
Apabila skema subsidi bersama belum dapat direalisasikan, Taufik meminta besaran tarif yang diusulkan dikaji ulang agar tetap menarik bagi masyarakat.
"Mungkin Rp7.500 atau angka lain yang tetap membuat masyarakat merasa lebih untung naik Transjabodetabek dibanding membawa kendaraan pribadi," katanya.
Usulan kenaikan tarif tersebut merupakan bagian dari kajian Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang juga mengusulkan tarif Transjakarta reguler naik menjadi Rp5.000.
Meski demikian, Taufik menegaskan usulan DTKJ belum bersifat final. Penetapan tarif tetap harus dibahas bersama DPRD DKI Jakarta karena berkaitan dengan besaran subsidi yang bersumber dari APBD.
TERPOPULER
