REGIONAL:
- Pemerintah menuai kritik karena menggunakan dana pendidikan APBN 2026 sebesar Rp270 triliun untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis.
- Prof. Hafid Abbas menyarankan pemerintah mencari sumber dana alternatif dari pos subsidi atau bantuan sosial agar anggaran pendidikan terjaga.
- Program Makan Bergizi Gratis saat ini mendapat sorotan publik menyusul adanya kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Kepala Badan Gizi.
Suara.com - Polemik sumber pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disorot. Keputusan pemerintah mengambil jatah anggaran pendidikan dalam APBN untuk mendanai program tersebut menuai kritik tajam karena dianggap mengancam keberlangsungan program pendidikan lainnya.
Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof. Hafid Abbas, mengungkapkan kekhawatirannya.
Menurutnya, langkah mencaplok anggaran pendidikan di tengah keterbatasan dana hanya akan membebani sektor krusial tersebut.
Sebagai informasi, pemerintah telah mematok dana pendidikan sebesar Rp769,1 triliun dalam APBN 2026. Sementara itu, pembiayaan program MBG saat ini diproyeksikan mencapai Rp270 triliun, angka yang sejatinya sudah terkoreksi dari rencana awal sebesar Rp335 triliun.
Hafid menilai potret politik anggaran pendidikan saat ini masih jauh dari rasa keadilan.
Mantan Ketua Komnas HAM ini pun menantang pemerintah untuk lebih kreatif mencari kantong-kantong dana lain demi menyokong program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut tanpa harus mengorbankan bangku sekolah.
Ia menyarankan agar pemerintah mengalihkan anggaran dari kementerian tertentu atau pos subsidi yang selama ini dinilai belum tepat sasaran.
"Sumber dana banyak. Ada subsidi listrik, BBM, gas, bansos. Macam-macam," kata Hafid dikutip dari kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP pada Senin (6/7/2026).
Hafid memberikan simulasi konkret. Jika pemerintah berani mengambil anggaran MBG dari pos bantuan sosial (bansos) Kemensos yang nilainya mencapai Rp400 hingga Rp500 triliun, maka "napas" anggaran pendidikan dipastikan aman.
Namun, ia mencium aroma janggal di balik keengganan pemerintah menyentuh dana bansos tersebut. Ia curiga ada kepentingan terselubung di mana bansos masih ingin dipertahankan sebagai komoditas politik.
"Sebenarnya dana pendidikan gak perlu di ganggu. Tapi itu kelihatannya disiapkan untuk bagi-bagi amplop menjelang Pemilu. Dijadikan (BLT) alat politik," cetusnya.
Tak hanya soal pengalihan anggaran, Hafid juga mendesak pemerintah melakukan efisiensi radikal.
Salah satunya dengan memangkas biaya perjalanan dinas yang selama ini dianggap hanya menghamburkan uang negara tanpa urgensi yang jelas.
Apresiasi yang Tercederai Korupsi
Meski melontarkan kritik pedas soal pendanaan, Hafid mengakui bahwa secara esensi, program MBG memiliki sisi positif untuk memangkas jurang kesenjangan ekonomi. Namun, syaratnya mutlak: harus dikelola secara profesional.
TERPOPULER
