Bupati Sukoharjo Etik Suryani dari Partai Apa? Ini Kronologi Kena OTT KPK

Suara.com - Bupati Sukoharjo Etik Suryani terjaring OTT KPK pada Kamis, 9 Juli 2026. Pertanyaan "Etik Suryani dari partai apa" pun turut memicu rasa penasaran publik usai penangkapannya.

Etik Suryani merupakan bupati petahana Kabupaten Sukoharjo yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) atau PDIP.

Ia menjabat sebagai Bupati Sukoharjo periode 2021–2025 dan kembali terpilih untuk periode kedua 2025–2030 bersama Wakil Bupati Eko Sapto Purnomo dari Partai Gerindra.

Pasangan ini berhasil unggul telak melawan kotak kosong dengan meraih lebih dari 66 persen suara sah dalam Pilkada Sukoharjo 2024.

Etik Suryani lahir di Surakarta pada 15 Maret 1963. Ia adalah istri dari Wardoyo Wijaya, yang pernah menjabat Bupati Sukoharjo dua periode sebelumnya (2010–2015 dan 2016–2021) serta menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Sukoharjo.

Karier Etik dimulai dari dunia perbankan, di mana ia sempat menduduki posisi kepala cabang. Kemudian ia aktif di Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo dan meraih berbagai prestasi nasional, seperti juara lomba TOGA dan Posyandu tingkat nasional.

Karir Politik dan Pencapaian Etik Suryani

Sebagai kader PDIP, Etik Suryani maju sebagai calon bupati dengan dukungan koalisi besar yang dipimpin PDIP. Ia dikenal melanjutkan program-program suami dan fokus pada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan.

Selama kepemimpinannya, Kabupaten Sukoharjo sering mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK dan berhasil melaksanakan berbagai proyek seperti perbaikan jalan, bantuan rumah tidak layak huni, serta pembangunan fasilitas publik seperti Pujasera Alun-Alun.

Pada Februari 2025, Etik dilantik kembali oleh Presiden Prabowo Subianto untuk periode kedua. Namun, jabatan barunya hanya berjalan beberapa bulan ketika kabar mengejutkan muncul.

Kronologi OTT KPK Etik Suryani

Pada Kamis malam, 9 Juli 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Sukoharjo. Bupati Etik Suryani terjaring bersama sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan tersebut. Etik Suryani dan pihak lain diamankan dan dibawa ke Mapolresta Surakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif hingga subuh.

Hingga berita ini ditulis, detail lengkap perkara yang menjerat belum diumumkan secara resmi oleh KPK, termasuk apakah terkait perasaan bawahan, proyek pengadaan, atau dugaan korupsi lainnya. Ini menjadi OTT ketiga terhadap kepala daerah dalam waktu yang relatif berdekatan.

Kabar ini langsung menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Rumah dinas bupati dilaporkan sepi, dan proses pemeriksaan berlangsung hingga dini hari.

Masyarakat Sukoharjo terkejut karena Etik Suryani dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat dan aktif dalam berbagai program sosial.

Dampak dan Respons Publik

Penangkapan ini menimbulkan spekulasi dan pertanyaan besar tentang tata kelola pemerintahan di daerah. PDIP sebagai partai pengusung belum mengeluarkan pernyataan resmi mendalam, sementara KPK terus melakukan pendalaman kasus.

Sebagai bupati perempuan di Solo Raya, kasus ini menjadi sorotan karena jarangnya kepala daerah perempuan terjerat OTT skala ini.

Kasus OTT Bupati Etik Suryani menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi tidak pandang bulu. KPK terus menunjukkan komitmennya membersihkan birokrasi dari praktik-praktik yang merugikan negara.

Sementara bagi kader partai politik, termasuk PDIP, ini menjadi pengingat untuk lebih ketat dalam seleksi dan pengawasan calon pemimpin.

Saat ini, masyarakat menunggu perkembangan resmi dari KPK. Apakah Etik Suryani akan ditetapkan sebagai tersangka, dan apa dampaknya terhadap kepemimpinan di Sukoharjo ke depan? Pemerintah daerah kemungkinan akan dijalankan oleh pejabat sementara selama proses hukum berjalan.

Intinya, Etik Suryani adalah politikus PDIP yang sukses melanjutkan dinasti kepemimpinan keluarga di Sukoharjo. Namun, OTT KPK pada 9 Juli 2026 menjadi titik gelap dalam karier politiknya.