Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'

Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo disebut-sebut menjadi calon kuat bakal diganti dalam perombakan kabinet atau reshuffle pada bulan Agustus 2026.

Seorang Sumber kepada Suara.com, Senin (20/7/2026) mengatakan, gejolak di internal Kementerian PU menjadi dasar penggantian Dody sebagai menteri.

"Presiden Prabowo tidak menyukai menteri yang memicu kegaduhan ataupun polemik di tengah masyarakat," kata dia.

Ia mengatakan, keharmonisan antara menteri dengan para bawahan juga menjadi penilaian seseorang layak dipertahankan ataupun melanjutkan pekerjaannya sebagai pembantu presiden.

"Sejumlah informasi soal menteri PU sudah disampaikan kepada presiden. Kemungkinan, Agustus terdapat reshuffle," kata dia.

Sementara satu Sumber lainnya juga mengakui terdapat wacana perombakan kabinet pada Agustus. Dody dikatakan menjadi salah satu menteri yang berpotensi diganti.

"Penggantinya belum pasti. Biasanya berasal dari partai yang sama," kata dia.

Tapi, kata dia, bisa juga Kementerian PU tidak lagi dipimpin sosok dari Partai Demokrat sebagaimana Dody.

"Bisa juga partai yang sama tetap mendapat jatah menteri, tapi di pos lain. Itu bila presiden menilai Menteri PU lebih baik dari kalangan profesional atau dari ASN internal kementerian tersebut."

Selain Dody, dia mengatakan ada satu menteri lainnya yang juga sedang terbelit skandal, berpotensi terkena reshuffle.

"Ada menteri dari kelompok lama. Pak Prabowo memang memberi waktu 2 tahun sejak dilantik untuk melihat apakah pekerjaannya baik atau tidak. Bila tidak baik, maka diganti," kata dia.

Kegaduhan Menteri Dody

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memang tengah menjadi sorotan tajam publik dalam beberapa pekan terakhir.

Bermula dari bocornya dokumen rencana perjalanan dinas sang Menteri, Dody Hanggodo, ke Amerika Serikat, bola panas kini bergulir pada isu mutasi massal aparatur sipil nNegara (ASN) yang diduga berkaitan dengan insiden tersebut.

Gejolak di media sosial pecah saat dokumen bertanggal 29 Juni 2026 tersebar luas. Dalam surat tersebut, Dody dijadwalkan menghadiri High Level Meeting of the United Nations General Assembly on the Midterm Review of the New Urban Agenda di New York pada 13-19 Juli.

Namun, yang menjadi pemantik amarah warganet bukanlah agendanya, melainkan dicantumkannya nama istri dan anak menteri dalam rombongan tersebut.

Sejumlah akun di platform X dan Instagram menuding perjalanan ini sebagai aksi "aji mumpung", bahkan mengaitkannya dengan perhelatan ajang olahraga internasional yang berlangsung di periode yang sama.

Pertanyaan besar mengenai sumber pendanaan—apakah menggunakan kantong pribadi atau APBN—pun mencuat deras.

Klarifikasi Administrasi dan Pembatalan Mendadak

Merespons kegaduhan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU, Apri Artoto, akhirnya angkat bicara.

Ia mengonfirmasi keaslian dokumen yang beredar, namun memberikan penjelasan dari sisi prosedur birokrasi.

"Surat itu memang dari saya sebagai Sekjen Kementerian PU. Itu adalah surat kelengkapan administrasi pengurusan visa. Jadi memang kegiatan itu dilakukan sifatnya tentatif," kata Apri, Selasa (7/7).

Apri menegaskan, penyertaan anggota keluarga dalam draf tersebut murni instruksi administratif dari Kementerian Luar Negeri guna penyatuan data visa.

Ia juga menjamin bahwa biaya keberangkatan istri dan anak Menteri Dody tidak akan membebani negara.

Meski demikian, sehari setelah klarifikasi tersebut, Menteri Dody justru memilih untuk membatalkan seluruh rangkaian kunjungan ke Amerika Serikat.

"Batal kalau ke Amerika," kata Dody ketika meninjau Jembatan Enang-Enang yang diperbaiki warga secara mandiri di Bener Meriah, Aceh.

Mutasi ASN: Sanksi atau Pembenahan?

Belum reda isu perjalanan dinas, Kementerian PU kembali diguncang isu mutasi besar-besaran pejabat senior.

Banyak pihak mengaitkan perombakan jabatan ini sebagai bentuk "pembersihan" atau hukuman terhadap pihak yang dianggap membocorkan dokumen perjalanan dinas menteri.

Namun, tudingan tersebut langsung ditepis oleh Dody Hanggodo. Sang Menteri berkilah, mutasi adalah hal lumrah dalam penyegaran organisasi.

Lebih mengejutkan lagi, ia mengungkap data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut adanya ribuan pegawai di instansinya yang terlibat masalah hukum dan disiplin.

Dody mengklaim ada sekitar 6.000 pegawai atau 15 persen dari total personel Kementerian PU yang terdeteksi melakukan aktivitas judi online.

Selain itu, 4.000 pegawai lainnya dilaporkan melakukan manipulasi atau kecurangan dalam sistem absensi elektronik.

"Bukan data saya ini, tapi data PPATK. Judol itu pidana," tegas Dody.

DPR banyak terima pengaduan

Polemik mengenai iklim kerja di Kementerian PU sebenarnya sudah sempat diwanti-wanti oleh anggota DPR RI, Yasti Soepredjo Makoagow, dalam rapat kerja pada 11 Juni 2026.

Politikus PDI Perjuangan ini mengungkapkan, banyaknya keluhan dari ASN yang merasa tertekan dengan sanksi disiplin berat dan pencopotan jabatan secara mendadak.

"Saya merasakan di Kementerian PU ini banyak duka cita," kata Yasti.

Yasti menyoroti bahwa suasana "ketakutan" di lingkungan kementerian bisa menghambat eksekusi program-program strategis nasional.

"Yang perlu dikhawatirkan, program-program di Kementerian PU tahun 2027 tak bakal berjalan baik," kata dia.

Di sisi lain, muncul pula isu miring mengenai nepotisme yang menuduh keponakan Menteri Dody menjabat sebagai komisaris di salah satu BUMN.

Menanggapi ini, Dody mengambil langkah defensif yang unik dengan membuka sayembara berhadiah umrah sekeluarga bagi siapa saja yang bisa membuktikan tuduhan tersebut.