Ekonom UGM Endus Pola Penggusuran 'Orang Jokowi' di Balik Mundurnya Gubernur BI

Suara.com - Pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) dinilai tidak hanya memunculkan pertanyaan mengenai kepemimpinan bank sentral.

Langkah itu sekaligus menguatkan persepsi adanya pergeseran pejabat-pejabat strategis yang berasal dari era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di saat bersamaan, dinamika tersebut dinilai berpotensi menggerus independensi BI sebagai otoritas moneter.

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Yudistira Hendra Permana menilai publik mulai membaca adanya pola pergantian figur-figur yang selama ini mengisi posisi strategis negara.

"Hal yang dikhawatirkan juga itu adalah ini sesuatu yang harus dipahami juga secara politisnya. Orang-orangnya Presiden Jokowi itu coba digantikan oleh itu tadi tanda kutip, orang-orang yang ada di dalam pemerintahannya yang duduk di eksekutif sekarang," kata Yudistira kepada Suara.com, Senin (27/7/2026).

Disampaikan Yudistira, persepsi tersebut muncul setelah posisi yang berganti merupakan jabatan-jabatan yang sangat menentukan arah kebijakan negara.

Mulai dari Menteri Keuangan, BUMN hingga terbaru Bank Indonesia.

Sehingga tak bisa dipungkiri ketika publik lantas tidak memandang pergantian tersebut sebagai pergantian biasa, melainkan bagian dari perubahan konfigurasi kekuasaan.

"Dan ini ada tempat-tempat yang sangat-sangat seksi, krusial ya, posisi pengambil kebijakan fiskal, pengambil kebijakan moneter. Menteri Keuangan ganti. Terus ini ganti juga... ya itu, kayak ada penggusuran orang-orang rezim lama," ucapnya.

Menurut Yudistira, kondisi tersebut menjadi semakin sensitif setelah menyangkut Bank Indonesia yang secara hukum merupakan lembaga independen.

Ketika muncul kesan bahwa pergantian pimpinan BI dipengaruhi kepentingan politik, maka kepercayaan pelaku pasar terhadap independensi bank sentral berpotensi ikut terkikis.

"Kalau hemat saya itu, ini sebenarnya isu yang sudah lama muncul. Isunya independensi BI. Di mana lembaga BI ini kan seharusnya independen dengan tujuan utamanya adalah stabilitas kurs rupiah," tandasnya.

Ia menilai sinyal tersebut sebenarnya sudah dibaca pasar sejak beberapa waktu terakhir. Mulai dari kebijakan burden sharing, masuknya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI, hingga berbagai pernyataan pemerintah mengenai hubungan BI dengan pemerintah dinilai memperkuat persepsi bahwa independensi bank sentral mulai tergerus.

"Ini hal-hal yang direspons pasar itu, dan juga ya kita bicara dari di sini aspek jelas politis ya, bahwasanya BI ini sedang disetir," ucapnya.

Respons pasar terhadap mundurnya Perry memang masih relatif terkendali. Menurut dia, hal itu tak lepas dari jabatan Gubernur BI sementara yang diisi Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti sesuai amanat undang-undang.

Namun, kata Yudistira, ujian sesungguhnya baru akan terjadi ketika pemerintah menetapkan gubernur definitif.

"Kalau ini sampai jatuh ke yang tidak kredibel, apalagi ini kalau saya lihatnya kemudian Thomas Djiwandono yang akhirnya menjadi Gubernur, nah ini kan dalam waktu setengah tahunan masuk jadi Deputi, setengah tahun kemudian jadi Gubernur. Waduh ini bisa ambrol ini nanti," tandasnya.

Apabila kemudian figur yang dipilih justru memperkuat dugaan adanya campur tangan politik, pasar akan menganggap kekhawatiran mengenai hilangnya independensi BI telah terbukti.

Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memicu tekanan terhadap rupiah, pasar saham, hingga instrumen keuangan lainnya.

"Ya, respons pasar akan negatif. Respons pasar akan negatif. Karena ya kayak tertebak 'Tuh kan! Nah kan! Nah kan!'... artinya di sini 'Nah kan, faktor politis, nah kan BI tidak independen, nah kan, nah kan' itu," ucapnya.

Menurutnya, minimnya penjelasan mengenai alasan pengunduran Perry selain alasan pribadi tersebut justru memperbesar ruang spekulasi publik.

Sekaligus memperkuat pembacaan politik di balik pergantian salah satu posisi paling strategis dalam pengelolaan kebijakan moneter Indonesia.