Wamendagri Ingatkan Sayembara Tangkap Begal Harus Tetap Sesuai Hukum

Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengingatkan rencana sayembara tangkap begal yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi harus tetap berada dalam koridor hukum.

Bima menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH) dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurutnya, berbagai inovasi yang dilakukan pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan peran aparat dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum.

“Ya, jadi mungkin ada kreasi-kreasi inovasi lain, tetapi setidaknya tidak kemudian mengurangi arti koordinasi dengan APH karena itu yang sangat terpenting. Ya, koordinasi kepala daerah bersama APH di daerah dan jajaran pemda itu sangat penting,” kata Bima di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Ia menegaskan, koordinasi dengan aparat penegak hukum menjadi hal utama untuk memastikan sayembara tersebut tidak mendorong masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri.

“Ya, itulah ya. Makanya kan nomor satu itu tetap koordinasi bersama APH dan jajaran yang ada di pemda seperti Pol PP, Kesbang, dan lain-lain begitu. Jadi kalaupun ada inovasi-inovasi lain itu tidak berarti melemahkan penegakan hukum,” ujarnya.

Selain mengingatkan pentingnya koordinasi, Bima juga menekankan bahwa peningkatan patroli perlu menjadi langkah utama dalam mencegah terjadinya kejahatan jalanan.

“Patroli itu memberikan kesan bahwa pemerintah dan aparat itu hadir di lapangan. Jadi jangan langsung melompat menurut saya ke inovasi-inovasi yang lain,” kata Bima.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra juga menanggapi rencana sayembara tersebut.

Yusril meminta jajaran kepolisian, khususnya Polda Jawa Barat, meningkatkan intensitas patroli di wilayah-wilayah yang dinilai rawan terjadi aksi pembegalan.

“Saya meminta Polri, khususnya Polda Jabar, meningkatkan patroli keamanan, terutama di kawasan-kawasan yang ditengarai banyak terjadi aksi pembegalan yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat,” ujar Yusril, dikutip dari Antara.

Menurutnya, peningkatan patroli penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban, melindungi masyarakat, serta menegakkan hukum.

Yusril juga meminta Polri memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan pembegalan dan tata cara melaporkan dugaan tindak pidana kepada aparat.

Ia menilai masyarakat perlu dilibatkan dalam menjaga keamanan lingkungan, tetapi partisipasi tersebut harus tetap dilakukan sesuai aturan hukum.

“Dengan demikian, masyarakat tidak terdorong melakukan tindakan main hakim sendiri. Menjaga keamanan adalah tanggung jawab bersama, tetapi penegakan hukum tetap harus dilakukan oleh aparat yang berwenang,” katanya.

Yusril menegaskan negara wajib memberikan perlindungan kepada setiap warga negara. Korban pembegalan harus memperoleh perlindungan atas keselamatan jiwa dan harta bendanya sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi.