Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun

Suara.com - Malaysia menunjukkan taji dalam peta ekonomi Asia Tenggara, dengan mencatatkan kemajuan signifikan menuju status negara berpendapatan tinggi. Bahkan, pemerintah negeri jiran itu menegaskan, Malaysia tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan status 'negara maju' seperti Amerika Serikat dan China.

Menteri Ekonomi Malaysia, Akmal Nasrullah Mohd Nasir, mengungkapkan posisi negaranya saat ini hanya terpaut 7,1 persen di bawah ambang batas pendapatan tinggi yang ditetapkan oleh Bank Dunia.

Dikutip dari The Star.com, Rabu (29/7/2026), capaian tersebut didorong oleh ekspansi ekonomi yang kuat sebesar 5,8 persen pada kuartal kedua tahun ini.

Dalam peluncuran laporan OECD Economic Surveys: Malaysia 2026, Akmal Nasrullah menegaskan momentum pertumbuhan ini harus dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pemerintah berkomitmen memastikan angka-angka makroekonomi ini, bertransformasi menjadi peningkatan produktivitas, penyediaan lapangan kerja berkualitas, dan kenaikan pendapatan bagi warga Malaysia.

"Ekonomi nasional mengalami pertumbuhan mencapai 5,8 persen. Di sisi lain, inflasi tetap terkendali pada angka 1,9 persen. Sementara pengangguran hanya 3,0 persen. Jadi Malaysia hanya tinggal 7,1 persen di bawah ambang batas pendapatan tinggi," kata Akmal Nasrullah.

Meskipun data menunjukkan tren positif, sang menteri mengingatkan bahwa mencapai status negara maju bukanlah sekadar mengejar angka statistik di atas kertas.

Kualitas hidup masyarakat tetap menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi nasional.

"Benar, angka-angka ini menggembirakan. Tapi, harus dicatat, melewati ambang batas dan menjadi negara maju bukanlah tujuan akhir. Yang paling penting adalah pertumbuhan itu bisa membuat upah buruh lebih baik, bisa membuka lapangan kerja berkualitas, serta daya beli rakyat Malaysia menjadi kuat," jelasnya. 

Tantangan 'Underemployment' dan Rejuvenasi Pendidikan

Berdasarkan data tahun 2025, Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita Malaysia naik menjadi RM57.200 atau sekitar US 13.351, alias Rp 252 juta.

Angka ini semakin mendekati ambang batas pendapatan tinggi Bank Dunia yang berada di level USD 14.375.

Untuk tahun 2026, pemerintah optimistis mempertahankan target pertumbuhan setahun penuh antara empat hingga lima persen, yang didukung oleh permintaan domestik, investasi swasta, serta sektor teknologi intensif seperti semikonduktor dan pusat data.

Namun, laporan OECD juga menyoroti tantangan struktural yang krusial: sebanyak 35,6 persen pekerja berpendidikan tinggi di Malaysia masih terjebak dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan tingkat keahlian mereka (skill-related underemployment).

Masalah ini menjadi fokus utama dalam implementasi Rencana Malaysia Ke-13 (13MP) untuk periode 2026-2030.

Pemerintah berencana memperkuat penyelarasan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri. Program pendidikan teknis dan vokasi (TVET), Academy in Industry (AiI), serta program peningkatan keterampilan (upskilling) di sektor kecerdasan buatan (AI) dan ekonomi digital akan diperluas secara masif.

"Ketika 35,6 persen pekerja berpendidikan tinggi tetap bekerja di pekerjaan di bawah tingkat keahlian mereka, kita tidak bisa mengukur kesuksesan hanya dari jumlah lulusan saja. Pendidikan dan pelatihan harus menghasilkan pekerjaan bernilai tinggi, produktivitas yang lebih kuat, dan upah yang mencerminkan keterampilan pekerja," tegas Akmal Nasrullah.

Reformasi Fiskal dan Efisiensi Birokrasi

Selain fokus pada sumber daya manusia, Malaysia juga menunjukkan kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan negara.

Defisit fiskal federal berhasil ditekan dari 5,5 persen terhadap PDB pada tahun 2022 menjadi 3,7 persen pada tahun 2025.

Target jangka panjang pemerintah adalah, menurunkan defisit hingga di bawah 3 persen pada tahun 2030 melalui bantuan yang lebih tepat sasaran dan pengurangan kebocoran anggaran.

"Kami telah mengurangi defisit dari 5,5 persen menjadi 3,7 persen dan menargetkan 3 persen atau lebih rendah pada tahun 2030. Konsolidasi fiskal bukan tentang menarik dukungan dari rakyat; ini tentang memastikan setiap ringgit digunakan lebih efektif untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," jelas sang menteri.

Untuk mendorong kemudahan berbisnis, pemerintah memperkenalkan Government Service Efficiency Commitment Act 2025 atau Akta Iltizam.

Undang-undang ini menargetkan pengurangan beban regulasi yang tidak perlu sebesar 25 persen dalam waktu tiga tahun.

Melalui Gugus Tugas Khusus Pemudah, Kementerian Ekonomi akan meninjau proses persetujuan bisnis berdampak tinggi agar lebih transparan, prediktif, dan akuntabel.

Laporan OECD 2026 ini diharapkan menjadi referensi penting bagi Malaysia dalam mempercepat reformasi struktural, terutama di bidang digitalisasi dan ketahanan iklim, demi memastikan transisi menuju negara maju berjalan inklusif dan berkelanjutan.