REGIONAL:
- Kepala BGN Sudaryono menyatakan 116 juta penduduk Indonesia mengalami kekurangan asupan kalori dan protein di Jakarta pada Rabu.
- Pemerintah mempercepat intervensi gizi melalui Program Makan Bergizi Gratis guna mengatasi masalah kekurangan pangan dan stunting tinggi.
- BGN memprioritaskan pembangunan serta pengaktifan dapur MBG di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengungkapkan sekitar 116 juta penduduk Indonesia masih mengalami kekurangan asupan kalori dan protein.
Kelompok tersebut berasal dari 40 persen penduduk pada kuintil 1 dan 2 yang dinilai masih menghadapi persoalan kecukupan pangan.
Menurut Sudaryono, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mempercepat intervensi gizi melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di wilayah dengan angka stunting tinggi.
"Sebanyak 40 persen penduduk Indonesia, di kuintil 1 dan 2 itu ada yang di bawah garis, mengalami kekurangan kalori dan protein. Mohon maaf kasarannya kurang makan. Ini menyedihkan, tapi ini realita yang juga harus kita hadapi," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Ia mengatakan, jumlah masyarakat yang mengalami kekurangan asupan gizi itu bahkan mencapai 40 persen dari total populasi Indonesia.
"Bahwa 40 persen itu kira-kira 116 juta orang kita itu kemudian kurang makan atau lapar. Jadi yang dimakan lebih sedikit daripada aktivitas dia. Ini satu realita ya," ujarnya.
Selain persoalan kekurangan kalori dan protein, Sudaryono juga menyoroti masih tingginya prevalensi stunting di sejumlah daerah.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang diterimanya dari Kementerian Kesehatan, masih terdapat ratusan kabupaten/kota dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi.
"Saya dapat datanya dari Kementerian Kesehatan, berdasarkan SSGI tahun 2024 ya, peta sebaran prevalensi stunting di Indonesia di tahun 2024. Ada 20 kabupaten/kota terendah, 182 kabupaten sedang, 220 kabupaten/kota tinggi, dan 92 kabupaten/kota sangat tinggi," ungkapnya.
Karena itu, BGN akan memprioritaskan pembangunan dan pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi.
Ia menjelaskan, pemetaan lokasi dapur MBG akan disesuaikan dengan daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Jika di suatu wilayah sudah tersedia dapur, BGN akan segera mengaktifkannya.
Sementara untuk daerah yang belum memiliki fasilitas tersebut akan menjadi prioritas pengembangan.
"Jadi nanti ada beberapa dapur, ada beberapa SPPG, ini kita lihat yang tinggi dan sangat tinggi stuntingnya ini, kemudian di mana, kita lihat sudah ada nggak dapur di situ, kalau ada segera kita aktifasi, kalau belum dan lain-lain kita fokus ke situ dulu," pungkasnya.
TERPOPULER
