DPR Minta BGN Terbitkan Aturan Tertulis Larangan Dapur MBG Pakai MinyaKita dan Gas Melon

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, memberikan respons tegas terkait langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang melarang Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis menggunakan bahan-bahan bersubsidi seperti MinyaKita dan gas elpiji 3 kg (gas melon). 

Irma mengkritik cara penyampaian kebijakan tersebut yang dinilai belum formal. Ia mendesak Kepala BGN Sudaryono untuk segera menerbitkan aturan tertulis guna memastikan pesan tersebut sampai ke seluruh pelosok daerah. 

"Begini, kalau itu seharusnya, ya, kalau itu seharusnya Pak Sudar jangan bicara di medsos. Tapi dia harus mengeluarkan surat edaran ke semua SPPG yang ada, berikut sanksi yang akan dikenakan di surat edaran itu. Kalau cuman bicara di media, nanti kan banyak tuh SPPG di daerah-daerah yang mungkin belum mendengar, ya. Sehingga kemudian apa yang disampaikan di medsos itu tidak sampai kepada SPPG-SPPG tersebut," ujar Irma di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (28/7/2026). 

Politisi Partai NasDem ini menekankan pentingnya surat edaran (SE) sebagai pegangan resmi bagi pengelola dapur di lapangan. 

"Nah, ini juga saya melakukan kritisi nih kepada beliau. Harus bikin surat edaran ke seluruh SPPG yang ada, gitu ya, agar jangan menggunakan bahan bakar yang memang itu diperuntukkan bagi masyarakat yang penerima subsidi," tegasnya. 

Selain masalah administrasi, Irma juga menyoroti lemahnya pengawasan di lapangan. Ia mendorong adanya perombakan atau rolling terhadap Koordinator Kecamatan (Korcam) dan Koordinator Wilayah (Korwil) karena masih ditemukannya ketidaksesuaian standar dalam pelaksanaan program. 

"Oh, iya, Kan kita sudah sampaikan kepada BGN bahwa rolling, ya rolling. Korcam, Korwil di-rolling. Ya yang selama ini banyak SPPG-SPPG yang tidak sesuai tapi kenapa masih bisa berjalan? Banyak SPPG-SPPG yang tidak memberikan menu sesuai yang ditetapkan, sesuai harga, kenapa masih bisa terjadi? Itu kan tanggung jawab Korcam, Korwil. Tanggung jawab Kepala SPPG juga. Kok masih bisa berjalan? Artinya mereka enggak kerja, itu aja poin saya! Maka saya minta mereka untuk dievaluasi, gitu," lanjut Irma. 

Irma mengingatkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis ini menggunakan anggaran negara yang sangat besar, sehingga efektivitas dan kualitasnya harus benar-benar terjaga demi mencapai target yang ditetapkan Presiden. 

"Karena ini berkaitan dengan anggaran negara, ya. Anggaran yang enggak boleh disia-siakan untuk bisa apa namanya, program ini mendapatkan target sesuai yang diharapkan Presiden, ya. Meningkatkan IQ anak-anak bangsa, kemudian juga meningkatkan daya tahan tubuh anak. Ya kalau gizinya enggak cukup kan enggak mungkin bisa mencapai target," jelasnya. 

Irma mengajak seluruh elemen untuk bersinergi mengawal program nasional ini agar memberikan manfaat maksimal tanpa merugikan pihak manapun. 

"Ya kita memang harus semuanya, masyarakat dan pemerintah maupun parlemen, ya bersatu untuk mengawal ini. Pemerintah tidak boleh rugi, yang punya dapur enggak boleh rugi, penerima manfaat apalagi, enggak boleh dirugikan," pungkasnya.