Soroti 52 Persen BUMN Rugi, Pakar UGM Sebut Perampingan Perusahaan Efektif Jika Korupsi Diberantas

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah telah menutup 290 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari perampingan korporasi pelat merah.

Pemerintah mengklaim langkah tersebut telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun per tahun yang berasal dari gaji direksi dan komisaris serta berbagai biaya operasional.

Kini pemerintah menargetkan jumlah BUMN tersisa maksimal 300 perusahaan pada akhir 2026. Artinya, lebih dari 750 entitas BUMN lainnya masih akan ditutup atau dikonsolidasikan.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono menilai perampingan tersebut memang dapat menjadi salah satu cara mengurangi beban negara.

"Oleh karena itu, cukup alasan kalau pemerintah akan melakukan perampingan terhadap BUMN yang ada, terutama BUMN yang rugi bisa dihapus atau digabungkan dengan BUMN yang lain," kata Subarsono kepada Suara.com, Rabu (19/8/2026).

Namun, kebijakan itu tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan di tubuh BUMN. Jika kemudian pemerintah tidak membongkar penyebab perusahaan negara terus mengalami kerugian.

Merujuk data Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang mengungkap 52 persen dari total 1.043 BUMN mengalami kerugian dengan nilai mencapai Rp20 triliun sepanjang 2025.

Kerugian tersebut disebut menjadi salah satu penyebab munculnya opportunity loss atau potensi keuntungan yang hilang hingga Rp50 triliun.

Diakui Subarsono, pemerintah memang memiliki sejumlah pilihan untuk menangani BUMN berkinerja buruk. Tetapi langkah tersebut hanya akan efektif apabila dibarengi pembenahan tata kelola.

"Namun saya ingatkan bahwa perampingan atau meliquidasi BUMN hanya salah satu cara untuk mengurangi kerugian negara. Diagnosa utama dalam mereformasi BUMN adalah memberantas korupsi yang terjadi di dalam tubuh BUMN," tegasnya

Ia menilai praktik korupsi dan perburuan rente merupakan persoalan yang jauh lebih mendasar dibandingkan sekadar banyaknya jumlah BUMN. Apalagi, perusahaan negara mengelola aset, anggaran, dan proyek berskala besar yang rentan bersinggungan dengan kepentingan politik dan birokrasi.

"Praktik rent-seeking (perburuan rente) kerap dijumpai dan menjadi salah satu masalah sistemik dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," imbuhnya.

Masalah tersebut tercermin dari hasil survei Litbang Kompas 2025. Korupsi menempati posisi pertama sebagai masalah utama BUMN dengan angka 46,8 persen, disusul kurangnya transparansi 16,2 persen, intervensi politik 10,4 persen, dan manajemen tidak profesional 9,5 persen.

"Politisasi jabatan di tubuh BUMN kerap memicu balas jasa politik, di mana figur yang dipilih bukan profesional murni, melainkan alat untuk mengamankan rente kelompok tertentu," tambahnya.

Ia menegaskan reformasi BUMN harus menyentuh persoalan struktural, bukan hanya mengurangi jumlah perusahaan. Pemerintah perlu memisahkan BUMN strategis, komersial, tidak strategis, serta BUMN sakit agar perusahaan negara yang dipertahankan benar-benar memiliki fungsi dan nilai tambah yang jelas.

"Reformasi BUMN perlu upaya keras untuk menghapuskan konflik antara fungsi bisnis dan fungsi politik," tandasnya.

Menurutnya, BUMN strategis seperti energi, pangan, pertahanan, dan infrastruktur tetap harus berada dalam kendali negara. Sementara BUMN komersial harus dituntut profesional dan menghasilkan keuntungan.

BUMN tidak strategis dapat diprivatisasi, sedangkan BUMN sakit harus direstrukturisasi, digabungkan, atau ditutup jika tidak memiliki prospek.

"Sedangkan BUMN komersial dituntut menghasilkan keuntungan dan bersaing secara professional. Kemudian BUMN yang tidak strategis lebih baik diprivatisasi saja. Terakhir, BUMN sakit perlu restrukturisasi, merger, atau ditutup bila tidak mempunyai prospek," pungkasnya.