Soroti 52 Persen BUMN Rugi, Pakar UGM Sebut Perampingan Perusahaan Efektif Jika Korupsi Diberantas

Bangun Santoso, Hiskia Andika Weadcaksana

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:26 WIB
Soroti 52 Persen BUMN Rugi, Pakar UGM Sebut Perampingan Perusahaan Efektif Jika Korupsi Diberantas
Ilustrasi BUMN (Shutterstock)
baca 10 detik
  • Pemerintah menutup 290 BUMN untuk menghemat biaya operasional dan menargetkan sisa maksimal 300 perusahaan pada akhir 2026.
  • Sebanyak 52 persen dari 1.043 BUMN merugi Rp20 triliun sepanjang 2025 dan menimbulkan potensi kerugian hingga Rp50 triliun.
  • Pakar UGM menilai reformasi BUMN harus mengatasi korupsi struktural serta memisahkan fungsi bisnis dan kepentingan politik.

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah telah menutup 290 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari perampingan korporasi pelat merah.

Pemerintah mengklaim langkah tersebut telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun per tahun yang berasal dari gaji direksi dan komisaris serta berbagai biaya operasional.

Kini pemerintah menargetkan jumlah BUMN tersisa maksimal 300 perusahaan pada akhir 2026. Artinya, lebih dari 750 entitas BUMN lainnya masih akan ditutup atau dikonsolidasikan.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono menilai perampingan tersebut memang dapat menjadi salah satu cara mengurangi beban negara.

"Oleh karena itu, cukup alasan kalau pemerintah akan melakukan perampingan terhadap BUMN yang ada, terutama BUMN yang rugi bisa dihapus atau digabungkan dengan BUMN yang lain," kata Subarsono kepada Suara.com, Rabu (19/8/2026).

Namun, kebijakan itu tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan di tubuh BUMN. Jika kemudian pemerintah tidak membongkar penyebab perusahaan negara terus mengalami kerugian.

Merujuk data Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang mengungkap 52 persen dari total 1.043 BUMN mengalami kerugian dengan nilai mencapai Rp20 triliun sepanjang 2025.

Kerugian tersebut disebut menjadi salah satu penyebab munculnya opportunity loss atau potensi keuntungan yang hilang hingga Rp50 triliun.

Diakui Subarsono, pemerintah memang memiliki sejumlah pilihan untuk menangani BUMN berkinerja buruk. Tetapi langkah tersebut hanya akan efektif apabila dibarengi pembenahan tata kelola.

baca juga

"Namun saya ingatkan bahwa perampingan atau meliquidasi BUMN hanya salah satu cara untuk mengurangi kerugian negara. Diagnosa utama dalam mereformasi BUMN adalah memberantas korupsi yang terjadi di dalam tubuh BUMN," tegasnya

Ia menilai praktik korupsi dan perburuan rente merupakan persoalan yang jauh lebih mendasar dibandingkan sekadar banyaknya jumlah BUMN. Apalagi, perusahaan negara mengelola aset, anggaran, dan proyek berskala besar yang rentan bersinggungan dengan kepentingan politik dan birokrasi.

"Praktik rent-seeking (perburuan rente) kerap dijumpai dan menjadi salah satu masalah sistemik dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," imbuhnya.

Masalah tersebut tercermin dari hasil survei Litbang Kompas 2025. Korupsi menempati posisi pertama sebagai masalah utama BUMN dengan angka 46,8 persen, disusul kurangnya transparansi 16,2 persen, intervensi politik 10,4 persen, dan manajemen tidak profesional 9,5 persen.

"Politisasi jabatan di tubuh BUMN kerap memicu balas jasa politik, di mana figur yang dipilih bukan profesional murni, melainkan alat untuk mengamankan rente kelompok tertentu," tambahnya.

Ia menegaskan reformasi BUMN harus menyentuh persoalan struktural, bukan hanya mengurangi jumlah perusahaan. Pemerintah perlu memisahkan BUMN strategis, komersial, tidak strategis, serta BUMN sakit agar perusahaan negara yang dipertahankan benar-benar memiliki fungsi dan nilai tambah yang jelas.

"Reformasi BUMN perlu upaya keras untuk menghapuskan konflik antara fungsi bisnis dan fungsi politik," tandasnya.

Menurutnya, BUMN strategis seperti energi, pangan, pertahanan, dan infrastruktur tetap harus berada dalam kendali negara. Sementara BUMN komersial harus dituntut profesional dan menghasilkan keuntungan.

BUMN tidak strategis dapat diprivatisasi, sedangkan BUMN sakit harus direstrukturisasi, digabungkan, atau ditutup jika tidak memiliki prospek.

"Sedangkan BUMN komersial dituntut menghasilkan keuntungan dan bersaing secara professional. Kemudian BUMN yang tidak strategis lebih baik diprivatisasi saja. Terakhir, BUMN sakit perlu restrukturisasi, merger, atau ditutup bila tidak mempunyai prospek," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Urgensi Kehadiran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis

Urgensi Kehadiran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis

Bisnis | Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:22 WIB

Bahlil Ungkap Alasan Presiden Bentuk Bursa Mineral: Prabowo Mau Seluruh Kekayaan Kita Yang Atur!

Bahlil Ungkap Alasan Presiden Bentuk Bursa Mineral: Prabowo Mau Seluruh Kekayaan Kita Yang Atur!

Bisnis | Rabu, 19 Agustus 2026 | 15:44 WIB

Brantas Abipraya Jalin Sinergi dengan Kejaksaan Agung RI untuk Kokohkan Tata Kelola

Brantas Abipraya Jalin Sinergi dengan Kejaksaan Agung RI untuk Kokohkan Tata Kelola

Bisnis | Rabu, 19 Agustus 2026 | 15:40 WIB

Wacana Amnesti Koruptor BUMN Sesat Berbahaya, Berpotensi Bikin Korupsi Makin Subur

Wacana Amnesti Koruptor BUMN Sesat Berbahaya, Berpotensi Bikin Korupsi Makin Subur

News | Rabu, 19 Agustus 2026 | 15:18 WIB

Siapa Sardjito? Kandidat Bos Bursa Mineral Pilihan Prabowo

Siapa Sardjito? Kandidat Bos Bursa Mineral Pilihan Prabowo

Bisnis | Rabu, 19 Agustus 2026 | 11:59 WIB

253 Ton Logistik Telah Dikirim ke NTT, Kapal Rumah Sakit Segera Berlabuh

253 Ton Logistik Telah Dikirim ke NTT, Kapal Rumah Sakit Segera Berlabuh

News | Rabu, 19 Agustus 2026 | 09:04 WIB

Alasan Dibalik Pemberhentian Sementara Direktur Niaga Garuda Indonesia

Alasan Dibalik Pemberhentian Sementara Direktur Niaga Garuda Indonesia

Bisnis | Rabu, 19 Agustus 2026 | 08:07 WIB

Terkini

Nyaman untuk Lansia Nggak Bikin Mabuk Darat, Ini Mobil 7 Penumpang Irit dan Murah Perawatan

Nyaman untuk Lansia Nggak Bikin Mabuk Darat, Ini Mobil 7 Penumpang Irit dan Murah Perawatan

Otomotif | Kamis, 19 November 2026 | 04:45 WIB

Kenapa iPhone Tiba-Tiba Mati Sendiri padahal Baterai Masih Ada?

Kenapa iPhone Tiba-Tiba Mati Sendiri padahal Baterai Masih Ada?

Tekno | Kamis, 19 November 2026 | 04:00 WIB

Hampir 80 Persen Wilayah Garut Rawan Tanah Longsor, BPBD Antisipasi Evakuasi

Hampir 80 Persen Wilayah Garut Rawan Tanah Longsor, BPBD Antisipasi Evakuasi

Jabar | Rabu, 18 November 2026 | 22:58 WIB

Polisi Bongkar Peredaran Sabu dan Ganja di Lereng Gunung Semeru, Dua Pria Ditangkap

Polisi Bongkar Peredaran Sabu dan Ganja di Lereng Gunung Semeru, Dua Pria Ditangkap

Jatim | Rabu, 18 November 2026 | 22:50 WIB

Daftar Bank yang Ditunjuk PBoC Jadi Bank Kliring Yuan

Daftar Bank yang Ditunjuk PBoC Jadi Bank Kliring Yuan

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 22:50 WIB

Subsidi Transportasi yang Menghubungkan Bumi Pertiwi

Subsidi Transportasi yang Menghubungkan Bumi Pertiwi

Bisnis | Rabu, 18 November 2026 | 22:27 WIB

Gubsu Bobby Nasution Beri Waktu Seminggu Dinas LHK Pulihkan Lahan yang Rusak di Gunung Sibayak

Gubsu Bobby Nasution Beri Waktu Seminggu Dinas LHK Pulihkan Lahan yang Rusak di Gunung Sibayak

News | Rabu, 18 November 2026 | 21:48 WIB

Printer EcoTank Terbaru Epson Hadir dengan Desain Lebih Ringkas, Mampu Cetak Sampai 50 Ribu Halaman

Printer EcoTank Terbaru Epson Hadir dengan Desain Lebih Ringkas, Mampu Cetak Sampai 50 Ribu Halaman

Tekno | Rabu, 18 November 2026 | 21:43 WIB

Indikasi TPPO di Balik Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang, DPR Minta LPSK Lindungi Korban

Indikasi TPPO di Balik Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang, DPR Minta LPSK Lindungi Korban

News | Rabu, 18 November 2026 | 21:35 WIB

Transaksi Judi Online Turun 12,9 Persen, 322 Rekening Dibekukan Polri

Transaksi Judi Online Turun 12,9 Persen, 322 Rekening Dibekukan Polri

Tekno | Rabu, 18 November 2026 | 21:30 WIB

×