REGIONAL:
- PW GP Al Washliyah DKI Jakarta menolak rencana aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026 jika berpotensi memicu kerusuhan.
- Dedi Siregar menyatakan bahwa aliansi AMPB, ARIB, dan ARPI tidak memiliki legitimasi untuk mengklaim mewakili seluruh rakyat Indonesia.
- Organisasi tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan Jakarta dan menyampaikan aspirasi melalui jalur yang damai serta konstitusional.
Minta Jakarta Tetap Kondusif
PW GP Al Washliyah DKI Jakarta mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga Jakarta tetap aman dan kondusif menjelang rencana aksi tersebut.
Dedi menilai perbedaan pandangan maupun kepentingan tidak seharusnya menjadi alasan untuk mempertentangkan sesama warga negara.
“Indonesia terlalu besar untuk dipertaruhkan oleh kepentingan kelompok. Persatuan bangsa jauh lebih penting daripada kepentingan sesaat,” tambah Dedi.
Ia mengajak masyarakat yang memiliki persoalan untuk menyampaikannya melalui jalur damai dan mekanisme konstitusional.
“Jangan sampai ada pihak yang sengaja memancing situasi untuk provokasi," ujarnya.
Dalam pernyataan sikapnya, PW GP Al Washliyah DKI Jakarta menyampaikan sejumlah poin, yakni:
- Menolak segala bentuk provokasi yang mengatasnamakan rakyat apabila narasi yang dibawa berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
- Menegaskan AMPB, ARIB, dan ARPI tidak memiliki legitimasi untuk mengklaim mewakili seluruh rakyat atau bangsa Indonesia.
- Menginginkan Jakarta tetap damai serta menghormati hak masyarakat menyampaikan aspirasi selama dilakukan secara tertib dan tidak berubah menjadi provokasi maupun tindakan anarkis.
- Menolak segala bentuk provokasi dan tindakan yang dapat memicu kekacauan di Jakarta.
- Mendorong penyampaian aspirasi secara damai.
- Mengajak masyarakat menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi, serta mengedepankan dialog dan mekanisme konstitusional.
- Menyerukan, “Tolak provokasi. Tolak aksi konfrontatif. Jaga persatuan. Jaga kedamaian Jakarta.”
PW GP Al Washliyah DKI Jakarta menegaskan kembali sikapnya untuk mendukung demokrasi dan kebebasan berpendapat, tetapi menolak provokasi serta tindakan yang dapat memecah persatuan atau merusak fasilitas negara.
TERPOPULER
