Mirip Rezim Otoriter! Pembekuan Rekening Jadi Alat Tekan Gerakan Sipil

Suara.com - Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia (PSAD UII), Masduki, menilai pembekuan rekening yang terhubung dengan gerakan kritis bukan sekadar persoalan administratif perbankan.

Ia menilai tindakan tersebut memiliki kemiripan dengan pola yang digunakan rezim otoriter untuk membatasi ruang gerak masyarakat sipil.

"Ini bagian dari satu yang disebut taktik besar atau strategi besar, strategi umum yang dilakukan oleh rezim otoriter untuk mengendalikan atau setidaknya menghadang laju gerakan masyarakat sipil, khususnya berbasis warga," kata Masduki kepada Suara.com, Senin (24/8/2026).

Menurut dia, dalam praktiknya terdapat berbagai cara untuk membatasi aktivitas masyarakat sipil, termasuk melalui ruang digital.

Pembekuan akun digital, peretasan, hingga pemutusan akses internet disebutnya sebagai bentuk pembatasan yang dikenal dalam konteks pengendalian terhadap kelompok masyarakat.

"Jadi bentuk-bentuk ini kalau dalam konsep itu dikenal sebagai misalnya pertama digital freezing ya, freeze. Jadi pembekuan segala akun-akun digital," ujarnya.

Masduki menilai pola serupa kini dapat merambah ke sektor ekonomi melalui pembekuan rekening perbankan.

Akibatnya, rekening yang terhubung dengan gerakan kritis dapat kehilangan akses sehingga aktivitas pendanaan masyarakat sipil ikut terganggu.

"Nah, fenomena yang sama di sektor ekonomi juga dilakukan oleh rezim otoriter. Dalam hal ini yang disebut dengan digital banking freezing atau digital censorship istilahnya," imbuhnya.

Ia menjelaskan pembekuan rekening dapat dilakukan dalam jangka waktu sementara maupun permanen.

Selain itu, tindakan terhadap akun keuangan juga dapat berbentuk peretasan yang menyebabkan pemilik kehilangan akses terhadap sumber daya mereka.

Masduki menilai persoalan tersebut menjadi serius apabila rekening yang dibekukan tidak berkaitan dengan aktivitas yang membahayakan negara, melainkan digunakan untuk mendukung penyampaian aspirasi dan kritik publik.

"Kalau misalnya itu rekening teroris, ya wajar karena ada aspek yang membahayakan negara. Tapi ini kan mereka melakukan aksi untuk menyampaikan aspirasi, sikap kritis," tegasnya.

Soroti Intervensi Aparat

Masduki juga mempertanyakan keterlibatan aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian, yang meminta lembaga ekonomi atau perbankan melakukan tindakan terhadap rekening tertentu.

Menurut dia, intervensi semacam itu seharusnya tidak terjadi karena berpotensi mengganggu independensi lembaga.

"Pertama, ini aneh tindakan ini. Kedua, alasannya apa? Dan yang ketiga kita melihat ini adalah bentuk intervensi yang seharusnya tidak terjadi," tuturnya.

Ia mengingatkan tindakan tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak lebih luas terhadap kepercayaan publik kepada sektor perbankan. Terlebih, jika rekening yang terdampak berada di salah satu bank besar nasional.

Masduki meminta aparat dan otoritas politik tidak selalu mencurigai aktivitas publik, khususnya gerakan kritis.

Menurutnya, negara seharusnya memberikan ruang yang cukup bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, baik di ruang fisik maupun digital.

"Jadi ini pelajaran besar bagi polisi, bagi otoritas politik kita untuk tidak selalu mencurigai aktivitas publik terutama gerakan kritis, tapi mendukungnya, ya memberi banyak ruang baik itu ruang offline maupun ruang digital," tandasnya.

Ia menambahkan, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan permintaan maaf. Langkah pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan, kata dia, juga harus menjadi bagian dari penyelesaian.