- Guru Besar UMY Ridho Al-Hamdi menyatakan aksi demonstrasi warga Pati pada 26 Agustus 2026 berpotensi ditunggangi pihak yang tidak menyukai Presiden Prabowo Subianto.
- Ridho menjelaskan strategi politik tersebut menggunakan istilah nabok nyilih tangan agar pihak berkepentingan bisa menyampaikan tekanan tanpa tampil sebagai pelaku utama.
- Munculnya massa pendukung pemerintah di tengah situasi tersebut merupakan bagian dari pertarungan opini publik melalui penggunaan buzzer di era digital.
Suara.com - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ridho Al-Hamdi, mengingatkan adanya potensi aksi warga Pati ditunggangi kepentingan politik.
Menurutnya, aksi demonstrasi merupakan hak warga negara, tetapi momentum tersebut rawan dimanfaatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda dari tuntutan awal massa.
"Ya itu (demo warga Pati) bagian dari hak warga negara untuk melakukan demo. Tapi biasanya dari setiap demo-demo gitu biasanya pasti ada pihak yang menunggangi," kata Ridho kepada Suara.com, Rabu (26/8/2026).
Ridho menilai pihak yang tidak menyukai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat memanfaatkan aksi warga Pati sebagai momentum untuk menyampaikan kepentingannya.
Ia menyebut pola tersebut bukan sesuatu yang baru dalam dinamika politik karena kelompok tertentu dapat masuk melalui isu yang sedang ramai tanpa tampil sebagai aktor utama.
"Yang menunggangi itu ya yang mengambil kesempatan. Misal orang yang enggak suka sama Prabowo ya akan memanfaatkan momentum Pati ini gitu," ujarnya.
Menurut Ridho, praktik semacam itu dapat dianalogikan dengan istilah Jawa 'nabok nyilih tangan' (nabok pinjem tangan).
Pihak yang memiliki kepentingan tidak perlu tampil langsung sebagai pelaku utama, tetapi menggunakan kelompok lain sebagai kendaraan untuk menyampaikan tekanan politik sehingga risiko politik tidak sepenuhnya diarahkan kepada mereka.
"Kalau seandainya bahasa Jawanya kan nabok nyilih tangan. Kalau dia langsung nabok kan dia jadi sasarannya kan? Maka ya nyilih tangan, nyilih tangane Pati, nyilih tangane yang lain, nyilih tangan itu. Itu strategi yang jitu," tuturnya.
Dengan menggunakan momentum aksi warga, pihak tertentu dapat memperoleh keuntungan politik tanpa harus secara terbuka berada di barisan depan demonstrasi.
Ridho kemudian mengaitkan pola tersebut dengan gaya politik yang pernah dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Ia menyebut praktik menggunakan pihak lain untuk menghadapi lawan sebagai salah satu bentuk strategi politik yang memungkinkan aktor utama tidak menjadi sasaran langsung.
Di sisi lain, Ridho turut menyoroti munculnya massa yang menunjukkan dukungan kepada Prabowo di tengah situasi tersebut.
Menurutnya, pengerahan massa pro-pemerintah maupun aktivitas pendukung di ruang publik merupakan bagian dari dinamika pertarungan opini yang semakin kuat di era digital.
"Ya biasa toh, namanya buzzer ya pasti lah kalau itu ya. Begitulah pertarungan di era sekarang. Ya pasti pemerintah, penguasa membutuhkan buzzer juga untuk membuat framing publik bahwa ya banyak juga yang mendukung dia gitu," ujarnya.
Menurut Ridho, fenomena tersebut menunjukkan perubahan karakter pertarungan politik pada era disrupsi. Ridho bilang masyarakat perlu kritis terhadap setiap narasi yang muncul bersamaan dengan aksi demonstrasi.
"Itu itulah fakta dari era disruptif. Kebenaran bukan menjadi yang utama, tapi yang penting mempengaruhi opini publik itu menjadi kunci penting," tandasnya.