REGIONAL:
- Polri menyatakan situasi kamtibmas tetap kondusif menjelang rencana aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026.
- Boni Hargens menilai aparat keamanan nasional telah siap berkolaborasi menghadapi berbagai skenario potensi ancaman.
- Tiga faktor risiko utama meliputi rumor publik, ketakutan masyarakat, serta kehadiran penumpang gelap dalam aksi.
Suara.com - Pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merespons secara normatif rencana aksi demo 27 Agustus 2026 besok.
Kepolisian menegaskan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif serta terkendali, di tengah beredarnya berbagai rumor mengenai potensi kekacauan yang mungkin menyertai aksi tersebut.
Analis politik dan isu intelijen Boni Hargens menilai rumor seputar potensi kekacauan dalam aksi 27 Agustus merupakan bagian dari dinamika narasi di ruang publik kontemporer.
Menurutnya, rumor semacam ini tidak otomatis dimaknai sebagai ancaman nyata, tetapi tetap memerlukan respons yang proporsional dan terukur dari semua pihak.
"Polri bersama TNI dan BIN tentunya sudah memiliki strategi kolaborasi yang efektif untuk menjaga kondisi tetap aman dalam situasi kaotik apa pun yang mungkin terjadi. Apalagi, saya percaya betul dengan kinerja Pak Kapolri yang sudah terbukti selama ini sukses menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam beragam gejolak yang terjadi sejak 2024," ujar Boni Hargens dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Ia meyakini aparat keamanan nasional telah memiliki kesiapan serta strategi kolaborasi yang matang dalam menghadapi berbagai skenario keamanan.
Meski begitu, kewaspadaan dinilai tidak boleh kendur walaupun situasi tampak terkendali.
Potensi 'Angsa Hitam' Dalam Sistem Keamanan
Dalam pernyataannya, Boni Hargens memperkenalkan kerangka analisis keamanan yang dikenal sebagai Black Swan Theory (Teori Angsa Hitam).
Teori dalam ilmu keamanan ini menekankan bahwa selalu ada kemungkinan terjadinya peristiwa tak terduga, bahkan ketika tidak ada preseden atau indikasi sebelumnya.
Peristiwa yang tidak dapat diprediksi namun berdampak besar dianggap selalu memiliki peluang untuk terjadi.
Logika keamanan dinilai harus senantiasa memperhitung kemungkinan ini, bahkan saat situasi tampak sepenuhnya normal dan terkendali.
Keberhasilan menjaga keamanan diharapkan tidak membuat aparat terlena. Perencanaan skenario terburuk (worst-case scenario planning) dan respons adaptif menjadi kunci utama dalam menghadapi setiap momen demonstrasi berskala besar.
Boni mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, media, dan pengambil kebijakan, untuk merespons isu ini secara proporsional dengan tidak meremehkan ancaman maupun memperkeruh suasana dengan kepanikan yang tidak berdasar.
"Tentu saja kita tidak mengharapkan hal buruk terjadi, namun logika keamanan harus selalu melihat adanya peluang munculnya angsa hitam dalam setiap peluang ancaman," ujar mantan Dewan Pengawas LKBN ANTARA tersebut.
Tiga Faktor Risiko yang Perlu Diwaspadai
Di balik klaim situasi keamanan yang kondusif, Boni Hargens mengidentifikasi kombinasi tiga faktor risiko yang berpotensi mengubah demonstrasi normatif menjadi situasi yang kompleks dan problematis bagi keamanan nasional.
Faktor pertama adalah rumor yang beredar di ruang publik dan media sosial, yang dapat membentuk persepsi ancaman berlebihan serta memicu reaksi berantai.
Faktor kedua adalah ketakutan masyarakat yang dapat mengubah perilaku kolektif secara signifikan hingga memperparah eskalasi situasi di lapangan.
Faktor ketiga adalah potensi kehadiran penumpang gelap (free-riders) yang memanfaatkan momentum untuk kepentingan di luar agenda resmi pengunjuk rasa.
"Demonstrasi itu sendiri bisa berjalan secara normatif, namun kombinasi rumor, ketakutan masyarakat, dan kehadiran penumpang gelap dapat mengubah situasi menjadi ancaman nyata bagi keamanan nasional," ujar Boni.
TERPOPULER
