- Pemerintah Sarawak menyiapkan status darurat regional jika indeks polutan udara mencapai ambang batas lima ratus.
- Kantor publik dan sektor swasta di wilayah terdampak harus ditutup kecuali layanan esensial yang beroperasi.
- Pemerintah Sarawak menjadwalkan operasi modifikasi cuaca pada awal September untuk mengurangi kabut dan menambah air.
Suara.com - Pemerintah Sarawak, Malaysia, menyiapkan langkah darurat jika tingkat Indeks Polutan Udara (API) mencapai 500 atau lebih di suatu wilayah akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Wakil Perdana Menteri Sarawak, Datuk Amar Douglas Uggah Embas, mengatakan wilayah yang mencapai ambang tersebut akan dirujuk kepada Badan Pengurusan Bencana Negara Malaysia atau Nadma untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur manajemen bencana.
“Jika suatu daerah mencapai tingkat API 500, masalah tersebut akan dirujuk kepada Nadma di Kuala Lumpur di tingkat federal untuk tindakan lebih lanjut berdasarkan prosedur manajemen bencana,” kata Uggah seperti dilaporkan Bernama.
Menurut Uggah, status darurat tersebut hanya akan diberlakukan di wilayah yang terdampak, bukan untuk seluruh Sarawak.
![Foto udara asap membumbung tinggi dari kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Jumat (31/7/2026). [ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/YU]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/08/01/55139-karhutla-di-kalimantan-barat-ilustrasi-karhutla.jpg)
Jika status darurat diterapkan, seluruh kantor serta sektor publik dan swasta di wilayah terdampak akan ditutup. Hanya layanan esensial yang diperbolehkan tetap beroperasi.
Pemerintah Sarawak mengambil langkah tersebut di tengah memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah.
Pada Senin pukul 13.00 waktu setempat, Kuching mencatat API 349. Sementara Serian mencapai 456, Sri Aman 331 dan Samarahan 336.
Kondisi tersebut membuat beberapa wilayah Sarawak berada dalam kategori kualitas udara yang sangat tidak sehat.
Pemerintah daerah Sarawak pun terus memantau perkembangan indeks polusi udara untuk menentukan langkah selanjutnya.
Uggah mengatakan persoalan kabut asap yang melintasi perbatasan merupakan masalah regional. Karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan pemerintah negara-negara terkait melalui jalur regional dan diplomatik yang telah tersedia.
Komite Manajemen Bencana Negara Sarawak telah menghubungi Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, untuk menyampaikan perkembangan situasi dan memfasilitasi komunikasi dengan Indonesia melalui mekanisme ASEAN.
“Komite akan terus bekerja sama dengan Pemerintah Federal untuk memastikan kekhawatiran Sarawak disampaikan melalui saluran nasional dan ASEAN yang tepat,” kata Uggah.
Ia menambahkan, setiap usulan bantuan kepada negara Indonesia juga akan dipertimbangkan dan dikoordinasikan oleh pemerintah federal melalui jalur pemerintahan dan diplomatik.
Selain penanganan kabut asap, pemerintah Sarawak juga mempersiapkan operasi modifikasi cuaca atau cloud seeding.
Uggah mengatakan operasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 3 hingga 5 September 2026, dengan pelaksanaan tetap bergantung pada kondisi cuaca.
Menurut dia, operasi modifikasi cuaca tidak hanya ditujukan untuk membantu mengurangi kabut asap.
Upaya tersebut juga diharapkan dapat mengisi kembali sumber daya air, termasuk bendungan dan sumber pasokan air, setelah Sarawak mengalami periode kering yang berkepanjangan.