- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendesak penanganan dampak karhutla terhadap pendidikan di Kalimantan pada 2 September 2026.
- Komisi X berkoordinasi dengan Mendikdasmen dan pemerintah daerah untuk mengutamakan kesehatan siswa serta guru dari bahaya kabut asap.
- Pemerintah daerah diminta menerapkan pembelajaran jarak jauh agar proses belajar mengajar tetap berjalan di tengah bencana karhutla.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menaruh perhatian serius terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan terhadap sektor pendidikan.
Ia mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan kesehatan para peserta didik serta menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar.
Lalu menyatakan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi di wilayah terdampak, seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat, guna merumuskan mekanisme pembelajaran yang aman.
"Ya tentu, kami juga sudah menyarankan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat yang terdampak karhutla ini, agar pertama pendidikan kita tidak terhenti. Apakah nanti mekanismenya melalui pembelajaran jarak jauh atau seperti apa, ya tentu sudah kami sampaikan," ujar Lalu di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Ia menegaskan, bahwa di tengah kondisi kabut asap yang membahayakan, aspek kesehatan siswa dan tenaga pengajar harus menjadi skala prioritas utama di atas segalanya.
"Yang menjadi prioritas adalah kesehatan para peserta didik, siswa-siswi kita maupun guru-guru kita yang ada di situ. Kesehatan menjadi eh faktor yang sangat penting sekali. Di samping kita juga harus tetap memperhatikan dan menjamin proses belajar mengajar tidak terhenti oleh karena eh karhutla tersebut," jelasnya.
Lalu berharap agar bencana Karhutla ini dapat segera teratasi sehingga aktivitas di sekolah bisa kembali normal.
Ia juga mengungkapkan bahwa Komisi X telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) untuk mengambil langkah taktis di lapangan.
"Kami juga eh menyampaikan kepada pemerintah agar suasana ini segera bisa teratasi sehingga siswa-siswi kita yang melaksanakan proses belajar mengajar termasuk guru-guru yang ada di sana juga bisa lanjut untuk melaksanakan proses belajar mengajar tersebut," tutur Lalu.
Terkait instruksi resmi dari pusat, Lalu menyebutkan bahwa koordinasi lintas sektor sudah mulai dilakukan hingga ke tingkat kabupaten/kota.
"Kemarin kami sudah membahas dengan Mendikdasmen, dan Mendikdasmen hari ini berkoordinasi dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota mengambil eh langkah-langkah agar proses belajar mengajar tidak terhenti," pungkasnya.