Independensi MA Terancam? Ini Alasan PILAR Desak Moratorium Seleksi Hakim Agung 2026

Namun karena KY bertugas menjaga integritas dan independensi hakim, situasi ini menuntut standar keterbukaan dan pengelolaan konflik kepentingan yang sangat tinggi - hal mana tidak terjadi.

"Kepercayaan terhadap kemampuan KY menyelenggarakan seleksi berikutnya secara independen dan akuntabel telah tergerus, dan tidak dapat dipulihkan hanya dengan klaim bahwa prosedur telah dipenuhi," tulis PILAR.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Ni'matul Huda meragukan KY dapat menjalankan fungsinya, bila sejak awal pembentukan KY sudah tidak proporsional, tidak profesional, serta melanggar prinsip-prinsip penyediaan pejabat publik yang kompeten dan berintegritas.

"Nah bagaimana mungkin KY akan bisa mampu melakukan apa menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku kalau KY sendiri itu sudah menyimpangi dari prinsip-prinsip itu?" kata Ni'matul.

"Jadi ini satu hal yang mungkin tidak cukup kalau hanya dikritisi pada apa prosesnya tetapi juga mempertanyakan dengan proses yang cacat seperti ini kira-kira apa yang akan dilakukan KY di masa yang akan datang terhadap hakim-hakim agung yang sudah diusulkan dan kemudian disetujui oleh DPR. Mungkin itu yang menjadi kekhawatiran kita," sambung Ni'matul.

PILAR menilai DPR gagal menjadi penyaring atau filter dalam proses CHA 2026.

Mereka menyoroti langkah Komisi III DPR yang menyetujui seluruh sebelas CHA 2026 serta tiga hakim ad hoc hanya dalam dua hari fit and proper test, tanpa satupun penolakan, meski kritik publik terhadap kompetensi, rekam jejak, afiliasi politik, dan kualitas proses seleksi telah memuka.

Ada empat poin yang menjadi tuntutan PILAR perihal proses seleksi CHA 2026. Tuntutan tersebut sebagai berikut:

Pertama, moratorium seleksi hakim agung berikutnya. Moratorium bukan penghentian permanen, melainkan safeguard agar proses yang integritasnya sedang dipertanyakan tidak direproduksi. Seleksi baru hanya dapat dilanjutkan setelah evaluasi dan perbaikan mendasar terbukti secara meyakinkan.

Kedua, pemeriksaan independen atas dugaan pelanggaran, termasuk pembentukan Dewan Etik. Mengingat dugaan pelanggaran bersifat sistemik dan melibatkan lebih dari satu komisioner, mekanisme internal KY (Mahkamah Kehormatan) diragukan dapat bekerja objektif. Pembentukan Dewan Etik independen oleh Presiden sebagai kepala negara, yang bekerja selayaknya Tim Gabungan Pencari Fakta, layak dipertimbangkan.

Ketiga, membuka proses dan hasil seleksi CHA 2026 kepada publik — termasuk kriteria dan hasil penilaian, dasar kelulusan/ketidaklulusan kandidat, proses deliberasi dan dissenting opinion— untuk menjawab apakah hasil seleksi benar-benar ditentukan oleh merit.

Keempat, menghentikan segala bentuk intervensi politik terhadap pengisian dan tata kelola kekuasaan kehakiman oleh DPR dan Pemerintah dan mendorong pemantauan yang lebih sistematis oleh masyarakat sipil terhadap titik-titik rentan intervensi lainnya.