Junjung Tinggi Keadilan, AHY Larang Kader Demokrat Minta Keistimewaan di Mata Hukum

Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan peringatan keras kepada seluruh kadernya untuk menjunjung tinggi prinsip kesamaan di mata hukum.

AHY menegaskan, bahwa hukum tidak boleh goyah oleh faktor kekuasaan, kekayaan, maupun jabatan.

Hal tersebut disampaikan AHY dalam pidato politik memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (5/9/2026).

"Setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Rakyat mungkin dapat menerima bahwa kehidupan tidak selalu mudah, tapi rakyat akan sulit menerima apabila hukum tidak berlaku sama. Hukum tidak boleh berubah karena nama, jabatan, kekayaan, ataupun kedekatan dengan kekuasaan," ujar AHY.

Secara khusus, AHY menginstruksikan para kader partai berlambang mercy tersebut untuk menjadi teladan dan tidak mencari celah hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

"Prinsip itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kader Demokrat tidak boleh meminta perlakuan istimewa di hadapan hukum. Kita tidak boleh membela yang salah hanya karena ia kawan, dan jangan menyerang yang benar hanya karena ia lawan," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, AHY juga menyatakan dukungan penuh Partai Demokrat terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi dan menutup celah kebocoran anggaran negara.

"Pemberantasan korupsi harus terus menjadi komitmen kita bersama. Karena itu, Partai Demokrat mendukung tekad Presiden Prabowo untuk menutup kebocoran kekayaan negara. Kekayaan negara yang berhasil diselamatkan harus kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," tuturnya.

Ia pun mewanti-wanti agar Proyek Strategis Nasional (PSN) dikawal ketat akuntabilitasnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini menekankan pentingnya keadilan lintas wilayah.

Ia mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan harus dirasakan merata oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama di daerah tertinggal dan perbatasan.

"Keadilan juga harus kita lihat lintas wilayah. Pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di tempat-tempat yang sudah maju. Infrastruktur dan konektivitas harus membuka pusat-pusat pertumbuhan baru. Pendidikan dan layanan kesehatan harus semakin merata. Kesempatan ekonomi harus hadir lebih dekat kepada rakyat dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali dan Nusa Tenggara hingga Papua. Khususnya di daerah-daerah terluar, terdepan, tertinggal, dan perbatasan," pungkas AHY.