-
Iran mengancam akan memberlakukan zona larangan maritim di Teluk Persia balasan perang ekonomi AS.
-
Pejabat keamanan Iran mengklaim telah mengkalibrasi ulang sikap operasional terhadap kekuatan militer AS.
-
Kesepakatan penghentian permusuhan yang ditandatangani Juni lalu gagal meredakan ketegangan sanksi dan pelayaran.
Suara.com - Teheran siap melumpuhkan seluruh jalur pelayaran vital di Teluk Persia apabila Washington tidak menghentikan tekanan sanksi ekonomi. Langkah drastis ini menandai pergeseran taktik Iran dari sekadar retorika pertahanan menjadi ancaman nyata terhadap stabilitas pasokan energi dunia.
Unjuk kekuatan senjata terkini Teheran menjadi sinyal eksplisit bahwa navigasi komersial global kini berada dalam ancaman serius. Eskalasi ini mengubah peta konflik kawasan dari gesekan bersenjata regional menjadi ancaman krisis logistik internasional.
Keputusan tegar tersebut disampaikan langsung oleh pejabat tinggi pertahanan Iran guna merespons dinamika gesekan yang tak kunjung mereda.
![Negara-negara di Teluk Persia akan menghadapi kiamat kecil jika instalasi desalinasi untuk air minum mereka dihancurkan oleh Iran. [Google Maps]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/03/23/51926-teluk-persia.jpg)
"Perang ekonomi akan dibalas dengan zona larangan maritim di seluruh Teluk Persia hingga ke perimeter blokade," kata Rezaei dalam unggahan di platform media sosial AS, X, dikutip dari Anadolu.
Ancaman tegas ini menyusul kalkulasi ulang taktis militer Teheran terhadap penempatan kekuatan marinir lawan.
Ia menambahkan bahwa Teheran telah secara mendasar mengkalibrasi ulang sikap operasionalnya terhadap kapal perang dan pangkalan militer AS.
Perubahan peta jalan keamanan ini terjadi seiring memanasnya konfrontasi fisik langsung antara kedua belah pihak di lapangan. Serangan udara gabungan yang dilancarkan sejak akhir Februari memicu aksi balasan meluas berupa gelombang rudal dan drone Teheran.
Upaya diplomasi sejatinya sempat membukakan jalan damai melalui kesepakatan bersama pada pertengahan tahun ini. Namun, traktat yang difasilitasi pihak ketiga tersebut hancur di tengah jalan akibat aksi saling tuduh pelanggaran komitmen.
Isu sanksi finansial dan hak lalu lintas kapal di perairan strategis kini kembali membeku tanpa solusi konkret. Kondisi berulang ini memicu krisis kepercayaan yang semakin memperburuk stabilitas kawasan Timur Tengah.