Di China, Mantan Gubernur Terbukti Korupsi Rp 388 Miliar Langsung Divonis Mati, Hak Politik Dicabut

Suara.com - Pengadilan Menengah Kota Xinyang mengganjar mantan Gubernur Shanxi Jin Xiangjun hukuman mati dengan penangguhan dua tahun akibat skandal suap senilai 148 juta RMB. Putusan ini praktis membuka peluang bagi mantan pejabat tinggi tersebut untuk lolos dari eksekusi langsung jika berkelakuan baik.

Langkah hukum terhadap Jin menandai ketegasan baru Beijing dalam membongkar praktik kejahatan jabatan yang merugikan keuangan negara hingga Rp388 miliar. Hakim juga mencabut hak politik Jin seumur hidup serta menyita seluruh aset pribadinya untuk kas negara.

Otoritas peradilan menetapkan status penangguhan ini karena sebagian tindak pidana penerimaan suap tersebut masih berstatus percobaan. Selain itu, pengakuan jujur terdakwa di hadapan penyidik menjadi pertimbangan utama yang memperringan vonis akhir.

"Tindakan terdakwa Jin Xiangjun merupakan tindak pidana penerimaan suap dengan jumlah yang sangat besar, yang telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi kepentingan negara dan rakyat. Berdasarkan kesalahannya, ia seharusnya dijatuhi hukuman mati," demikian disebutkan.

"Karena itu, hukuman mati tidak perlu segera dilaksanakan," demikian putusan hakim.

Jejak korupsi Jin terentang panjang selama dua dekade sejak paruh pertama 2004 hingga April 2025. Posisinya yang terus menanjak dari Wali Kota Yulin hingga Gubernur Shanxi menjadi alat komodifikasi kekuasaan.

Ia secara konsisten memperdagangkan pengaruh jabatan demi keuntungan pribadi maupun kelompok pengusaha tertentu. Berbagai kemudahan proyek konstruksi, izin operasional bisnis, hingga promosi jabatan publik ia jual kepada pihak pemilih modal.

Transaksi gelap ini dilakukan Jin secara langsung maupun memanfaatkan perantara tepercaya. Pengadilan mencatat akumulasi dana dan barang haram yang ia kantongi mencapai angka fantastis melebihi 148 juta RMB.

Sisa aset hasil kejahatan yang belum tersita bakal terus dilacak oleh aparat penegak hukum China. Seluruh bunga serta keuntungan yang lahir dari uang suap tersebut wajib diserahkan bulat-bulat ke kas negara.

Sistem hukum China mengatur mekanisme pengubahan hukuman mati yang ditangguhkan menjadi penjara seumur hidup. Syarat utamanya adalah terdakwa tidak boleh melakukan tindak pidana baru selama dua tahun masa percobaan.

Jika syarat tersebut terpenuhi dan terdakwa menunjukkan perilaku baik, vonis seumur hidup bahkan bisa dikurangi kembali. Celah hukum inilah yang kini mengamankan nyawa Jin dari regu tembak.

Proses persidangan terbuka yang bergulir sejak 11 Juni 2026 akhirnya sampai pada ketetapan final. Di hadapan majelis hakim dan publik, Jin menyampaikan pernyataan penyesalan mendalam atas aksi korupsinya.

Sikap kooperatif Jin yang membeberkan fakta-fakta baru di luar temuan awal penyidik menjadi penentu selamatnya ia dari eksekusi. Pemerintah China mengembalikan seluruh barang bukti yang telah disita kembali ke pangkuan negara.

Penjatuhan sanksi berat kepada Jin Xiangjun menambah daftar panjang pejabat teras China yang tersandung kasus korupsi. Langkah ini sejalan dengan kampanye pembersihan birokrasi yang digalakkan pemerintah pusat secara masif.

Jin sebelumnya memegang posisi kunci sebagai Wakil Sekretaris Komite Partai sekaligus Gubernur Provinsi Shanxi. Pengaruh politiknya yang sangat kuat sempat membuat praktik rasuah ini bertahan hingga puluhan tahun.