Karhutla 2026 Lepaskan Jutaan Ton Karbon, Apa Dampaknya bagi Target Iklim Indonesia?

Suara.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 diperkirakan melepaskan emisi hingga 239 juta metrik ton CO2. Jumlah itu setara total emisi bahan bakar fosil tahunan Kazakhstan selama setahun penuh, dari seluruh sektor energi, industri, dan transportasinya.

Temuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) ini memperbesar keraguan atas kemampuan pemerintah mencapai target FOLU Net Sink 2030, komitmen iklim yang mengharuskan sektor kehutanan dan penggunaan lahan menyerap emisi lebih besar dari yang dilepaskannya pada 2030.

Angka 239 juta metrik ton CO2 tersebut dihitung WALHI berdasarkan deteksi titik panas satelit Copernicus, setara 65,18 megaton karbon. Sementara berdasarkan luas vegetasi yang terbakar dari Januari hingga awal September 2026, WALHI mencatat estimasi emisi yang lebih konservatif, yakni sekitar 31 juta metrik ton CO2.

"Besarnya emisi ini menunjukkan kontradiksi serius dalam komitmen iklim Indonesia melalui inisiatif FOLU Net Sink 2030. Selama hutan, lahan, dan gambut terus terbakar, karbon yang seharusnya tersimpan justru kembali dilepaskan ke atmosfer," kata Climate and Global Issues Campaigner WALHI, Patria Rizky Ananda, dikutip dari siaran pers WALHI, Senin (8/9/2026).

Patria menegaskan, persoalan karhutla tidak bisa lagi dipandang sekadar isu penanganan bencana musiman. "Bagaimana Indonesia bisa mencapai FOLU Net Sink jika, pada saat yang sama, puluhan hingga ratusan juta metrik ton CO2 terus dilepaskan dari karhutla? Ini bukan sekadar soal penanganan kebakaran, tapi soal kredibilitas komitmen iklim Indonesia," ujarnya.

Data resmi pemerintah dari SiPongi+ turut memperlihatkan tren yang tidak membaik. Emisi CO2 dari karhutla tercatat 53.527.407 metrik ton pada 2024, lalu naik menjadi 56.204.535 metrik ton pada 2025 bertambah sekitar 2,7 juta metrik ton CO2 hanya dalam setahun.

Koordinator Kampanye Nasional WALHI, Uli Arta Siagian, menilai tren ini membuktikan persoalan mendasar pada rancangan FOLU itu sendiri.

"Pada dasarnya FOLU sudah gagal sejak awal dirumuskan. Logika FOLU yang masih mengalokasikan kuota besar untuk konversi hutan menjadi konsesi usaha justru berkaitan langsung dengan karhutla yang terus berulang. Pemerintah menargetkan peningkatan penyerapan karbon, tetapi gagal menghentikan emisi karbon dari ekosistem yang sama," katanya.

WALHI mendesak tiga langkah utama: pencegahan berbasis risiko di ekosistem gambut dan wilayah langganan kebakaran, penghentian praktik pengelolaan lahan yang membuat area penyerap karbon makin rentan terbakar, serta pengawasan ketat dan penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti menyebabkan atau membiarkan karhutla di area konsesinya.

Perlindungan dan restorasi gambut, menurut WALHI, mestinya menjadi inti strategi FOLU sejak awal, bukan respons yang baru datang setelah api padam. Integrasi kebijakan iklim dengan tata ruang dan perizinan lahan, diiringi penguatan peran masyarakat adat dan komunitas lokal, turut disebut sebagai kunci.

"Keberhasilan target FOLU Net Sink 2030 semestinya tidak hanya diukur dari klaim seberapa banyak karbon yang berhasil diserap, tetapi juga seberapa efektif pemerintah menghentikan pelepasan karbon secara terus-menerus," kata Patria.

Uli menambahkan, karhutla dan kebakaran gambut 2026 membuktikan pekerjaan rumah pemerintah belum tuntas. "Selama hutan dan gambut terus terbakar, jutaan metrik ton emisi masih dilepaskan, dan sumber emisi ini tidak dihentikan, komitmen terhadap target FOLU Net Sink 2030 patut dipertanyakan. Indonesia tidak bisa mengklaim berada di jalur net sink sementara ekosistem penyimpan karbon terus menjadi sumber emisi," pungkasnya.

Penulis: Inesia Dian