- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pusat rehabilitasi orangutan BOSF di Kalimantan Tengah pada Senin (14/9/2026).
- CEO BOSF Jamartin Sihite mengapresiasi kunjungan tersebut untuk melihat dampak kebakaran hutan terhadap satwa liar.
- BOSF mendorong pemerintah memperkuat pencegahan kebakaran hutan serta melindungi kawasan habitat satwa dari alih fungsi.
Suara.com - CEO Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), Jamartin Sihite, mengapresiasi perhatian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap kondisi satwa liar saat melakukan kunjungan ke pusat rehabilitasi orangutan di Kalimantan Tengah.
Dalam kunjungan tersebut, Gibran melihat secara langsung kondisi orangutan di tengah dampak asap kebakaran hutan dan lahan.
Jamartin mengatakan, BOSF membawa Wapres melihat orangutan yang tengah menjalani perawatan, termasuk satwa yang membutuhkan nebulizer akibat gangguan pernapasan.
“Dari apa yang beliau lihat dan dari pengalaman kami, beliau memberikan perhatian yang cukup besar terhadap satwa liar, tidak hanya orangutan,” kata Jamartin dalam keterangannya, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, kunjungan langsung penting karena pemerintah dapat melihat sendiri bagaimana karhutla memberikan dampak tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kehidupan satwa di dalam hutan.
BOSF, kata Jamartin, menjelaskan kepada Wapres bahwa orangutan dapat menjadi simbol dari persoalan yang lebih luas.
“Kalau orangutan terdampak, bayangkan satwa liar lain di hutan yang juga terdampak. Ini harus menjadi perhatian Presiden dan Wakil Presiden,” katanya.
Meski memberikan penilaian positif terhadap perhatian tersebut, Jamartin mengatakan tindak lanjut konkret masih perlu dilihat.
“Apakah ada langkah konkret, ya kita lihat sama-sama. Tapi saya pikir, dengan pemerintah memberi perhatian terhadap satwa, kami berharap ke depan langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan bersama semakin jelas,” ujarnya.
Salah satu hal yang didorong BOSF adalah perlindungan terhadap kawasan hutan yang masih menjadi habitat orangutan dan satwa liar lain.
Jamartin meminta kawasan tersebut tidak mudah dikonversi menjadi pertambangan, perkebunan, atau penggunaan lain.
Ia juga menyoroti kawasan yang secara fisik masih berhutan, tetapi dalam peta tata ruang dapat dialihfungsikan.
Menurutnya, kawasan semacam itu perlu diperiksa secara lebih rinci apabila masih menjadi habitat satwa.
“Kalau itu masih menjadi tempat tinggal orangutan, janganlah dikonversi. Walaupun secara umum bisa dikonversi. Ini harus dicek secara mikro dalam peta,” katanya.
Di luar perlindungan habitat, Jamartin juga mendorong penguatan sistem pencegahan karhutla.