REGIONAL:
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan praperadilan kelima Roy Suryo pada Selasa, 15 September 2026.
- Hakim memerintahkan Kementerian Keuangan membayar ganti rugi imateriil sebesar Rp5 juta kepada Roy Suryo di Jakarta Selatan.
- Pembayaran diputuskan karena penangkapan dan penahanan Roy Suryo dinyatakan tidak sah akibat cacat formil serta materiil.
Suara.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memutuskan mengabulkan sebagian gugatan kelima praperadilan Roy Suryo terkait permohonan ganti rugi Rp206 juta.
"Dalam pokok perkara, mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian," kata Hakim Tunggal I Ketut Darpawan saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2026).
Dalam putusannya, hakim memerintahkan Turut Termohon II, yang merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk membayar ganti rugi. Dalam perkara ini, diberikan kuasa kepada Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan Rofii Edy Purnomo.
Hakim menyebutkan hal itu termaktub dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, yang mengatur pembayaran ganti kerugian oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan, berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan.
"Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan," ucap Darpawan sebagaimana dilansir Antara.
Hakim menilai Kementerian Keuangan memiliki kewajiban melakukan pembayaran ganti rugi berdasarkan ketentuan yang masih berlaku, meskipun mekanisme dana abadi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru belum memiliki aturan pelaksana secara lengkap.
"Menetapkan ganti rugi imateriil bagi Pemohon sejumlah Rp5 juta. Memerintahkan kepada Turut Termohon II untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp5 juta kepada Pemohon," kata Darpawan.
Hakim mempertimbangkan ganti rugi imateriil adalah bagian dari kerugian yang dapat dituntut seseorang yang mengalami penangkapan dan penahanan secara tidak sah.
Hal itu, kata dia, berdasarkan Pasal 173 ayat (1) KUHAP yang memberikan hak kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian apabila ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang.
Selanjutnya, pertimbangan hakim adalah ketentuan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
Menurut dia, kompensasi imbas penangkapan atau penahanan tidak sah mencakup kerugian finansial maupun nonfinansial.
"Pembatasan nominal tidak boleh ditafsirkan sedemikian rupa sehingga meniadakan hak untuk menuntut ganti rugi imateriil," ujar Darpawan.
Hanya saja dalam putusannya, hakim tidak mengabulkan seluruh alasan Roy Suryo soal kerugian imateriil yang diajukan sebesar Rp100 juta.
Roy Suryo beralasan kerugian itu didapat lantaran ia mengalami beban psikologis, rasa cemas, serangan terhadap kehormatan, serta stigma sosial akibat pemberitaan terkait perkara yang menjeratnya.
"Menimbang bahwa Pasal 173 ayat (1) KUHAP menentukan tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. KUHAP tidak membatasi jenis kerugian yang dapat dituntut, apakah hanya kerugian materiil atau imateriil," beber Darpawan.
TERPOPULER