-
AS menyiapkan paket penjualan 40.000 bom raksasa senilai 2,8 miliar dolar untuk Israel.
-
Pengiriman bom berdaya ledak tinggi ini didanai penuh melalui program bantuan militer Amerika Serikat.
-
Senator Chris Van Hollen menegaskan komitmennya untuk memblokir pengesahan kesepakatan senjata tersebut.
Suara.com - Pemerintahan Donald Trump sedang menyiapkan paket penjualan puluhan ribu bom kiamat berdaya ledak tinggi senilai 2,8 miliar dolar AS untuk militer Israel. Kesepakatan bernilai fantastis ini mencatatkan rekor pengiriman amunisi kelas berat terbesar yang pernah disetujui Washington dalam beberapa tahun terakhir.
Seluruh transaksi jumbo ini didanai melalui skema Pembiayaan Militer Asing, di mana AS memberikan hibah dana yang wajib dibelanjakan kembali untuk membeli senjata buatan pabrikan Amerika. Melalui mekanisme tersebut, Tel Aviv dipastikan memboyong 40.000 unit bom raksasa berbobot 907 kilogram yang terdiri dari varian standar MK-84 dan varian tahan panas BLU-117.
Paket amunisi ini juga dilengkapi hulu ledak penembus bawah tanah I-2000 yang dirancang khusus untuk menghancurkan bunker serta struktur beton tebal. Amunisi jenis MK-84 yang dijuluki "Palu" ini dikenal sebagai salah satu senjata paling mematikan dengan daya hancur mencapai radius ratusan meter.

Pemberitahuan informal mengenai rencana transaksi persenjataan ini telah diserahkan secara tertutup kepada komite khusus di Kongres Amerika Serikat. Pihak Departemen Luar Negeri AS menolak memberikan rincian lebih lanjut sebelum berkas pemberitahuan resmi diterbitkan secara terbuka.
"Sebuah bom Mark 84 buatan Amerika memiliki radius kehancuran hingga setengah mil," tulis komentator konservatif Tucker Carlson di platform X, mengutip seorang pejabat federal yang tidak disebutkan namanya, dikutip dari Al Jazeera.
"Bom ini melepaskan gelombang panas setara suhu permukaan matahari ... meruntuhkan gedung apartemen dan meninggalkan kawah sedalam 35 kaki."
Penggunaan bom kelas berat ini oleh militer Israel di Gaza dan Lebanon telah berulang kali memicu kecaman keras dari berbagai lembaga hak asasi manusia internasional. Bom-bom mematikan tersebut kerap dijatuhkan di zona pemukiman padat penduduk yang sebelumnya justru dinyatakan sebagai area aman bagi warga sipil.
Sebelumnya, pemerintahan Joe Biden sempat menahan satu pengiriman bom jenis ini pada 2024 karena kekhawatiran atas lonjakan korban jiwa dari kalangan sipil. Namun, Donald Trump langsung membatalkan penangguhan tersebut pada bulan pertama masa jabatannya kembali di Gedung Putih.
Transaksi besar ini meluncur di tengah ketegangan hubungan politik antara Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Di saat yang sama, desakan publik serta penolakan lintas partai di Washington terhadap bantuan militer tanpa syarat semakin menguat.
Senator AS Chris Van Hollen berjanji akan menggalang kekuatan untuk memblokir pengesahan penjualan senjata tersebut di tingkat parlemen. "Mengirimkan bom yang dibayar oleh pembayar pajak Amerika kepada pemerintah yang dipimpin oleh seorang penjahat perang yang dicari," tegas Van Hollen menolak keras kebijakan tersebut.
Isu bantuan militer ini berakar dari komitmen kerja sama pertahanan jangka panjang antara AS dan Israel yang terus memicu perdebatan sengit terkait hukum internasional. Eskalasi konflik regional di Timur Tengah menjadikan kebijakan ekspor senjata Washington sebagai sorotan utama masyarakat global.