REGIONAL:
- Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menolak sistem ekonomi kapitalisme untuk memperkuat kedaulatan ekonomi sesuai amanat konstitusi UUD 1945.
- Presiden menegaskan negara harus menguasai sumber daya alam dan menetapkan harga komoditas secara mandiri tanpa pengaruh asing.
- Kebijakan Presiden dalam mencapai target ekonomi nasional sering terhambat oleh langkah tidak selaras dari lembaga moneter pemerintah.
Jika, sosok atau figur keempat pimpinan lembaga ini mendapat kepercayaan (trust) dari para pelaku ekonomi, tentu pelemahan Rupiah segera dapat diatasi.
Faktanya, justru pelemahan Rupiah terus dibiarkan terjadi dan memperoleh sentimen negara, serta ketidakpercayaan dari para investor asing.
Bahkan tanggapan itu dapat dicermati juga dari surat Kadin RRC kepada pemerintah atas iklim investasi Indonesia.
Hal yang disorot, yaitu soal urusan perizinan investasi yang berbelit-belit, lama, serta terdapatnya pungutan liar (pungli) di kementerian atau lembaga terkait.
Lebih aneh lagi, justru kebijakan Gubernur BI Perry Warjiyo yang menaikkan batas bunga acuan perbankan sebesar 50 poin menjadi 5,25%.
Maksudnya, agar USD tidak "diborong" dan dibawa ke luar negeri (capital outflow)—lalu sesuai teori atau buku teks ekonomi—tingkat bunga dinaikkannya.
Jelas strategi gubernur BI itu tidak logis atau bahkan absurd. Apalagi dilakukan saat presiden berpidato tentang arah besar kebijakan ekonomi dan fiskal Indonesia, dengan menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2025 dan 5,8-6,5% dalam RAPBN 2027.
Kebijakan ini jelas menyulitkan para pengusaha sektor riil yang telah terbebani. Lantas, hal itu juga akan menghambat kinerja pemerintah dalam mencapai sasaran ekonomi makro dan tujuan percepatan Asta Cita yang ideologis.
Pengusaha jelas akan memiliki beban tambahan, apabila perbankan umum juga menyesuaikan ketetapan tingkat bunga (interest rate) BI tersebut.
Potensi kredit macet akan muncul, dan sektor riil tidak bakal bergerak dinamis mendukung sasaran kinerja makro ekonomi yang ditetapkan oleh Prabowo.
Dengan demikian, Presiden Prabowo harus memastikan dukungan kebijakan dan loyalitas di dalam pemerintahannya sendiri.
Publik yang telah merasakan manfaat berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, bisa dikatakan "dikerjai" oleh musuh dalam selimut.
Kritik tajam Dahlan Iskan melalui tulisan "Dor! Dor!" mungkin ada benarnya dalam konteks urgensi, namun kita harus melihat gambaran besarnya. Reformasi BUMN melalui Danantara sebagai super holding adalah kunci.
Jika dikelola oleh personalia yang setia pada visi "Ekonomi Konstitusi", Danantara akan menjadi benteng terakhir melawan agen-agen kapitalisme yang masih bercokol di birokrasi.
TERPOPULER
