Kenaikan Tarif STNK dan BPKB Bikin Pabrikan Sepeda Motor Was-was

Suara.com - 2017 baru dimulai, tapi pabrikan otomotif sudah was-was dengan penjualan sepeda motor nasional tahun ini. Hal tersebut diungkap Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI). Pasalnya, Dalam beberapa pekan pertama tahun ini saja sudah ada berbagai tantangan, salah satunya kenaikan tarif Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

"Kami sih, memasang target antara 6,1-6,2 juta unit (pada 2017). Cuma, enggak tahu ya, melihat perkembangan di awal tahun ini saja sudah begitu (muncul tantangan). Ada kenaikan tarif STNK dan BPKB," kata Ketua Bidang Komersial AISI Sigit Kumala ketika dihubungi Suara.com pada Rabu (11/1/2017) kemarin.

Seperti diketahui, tarif pengurusan STNK plus BPKB baru serta lama meroket 100-300 persen mulai 6 Januari. Biaya STNK baru atau perpanjangan untuk roda dua naik dari Rp50.000 menjadi Rp100.000, sementara untuk roda empat/lebih menjadi Rp200.000 dari awalnya Rp75.000.

Ongkos pengurusan BPKB baru atau mutasi juga meroket dari Rp80.000 ke Rp225.000 untuk roda dua. Adapun bagi roda empat/lebih tarifnya menjadi Rp375.000 dari semula Rp100.000.

"Seberapa besar pengaruhnya kami belum bisa mengetahui, masih terlalu dini," lanjut Sigit.

Cobaan bagi produsen sepeda motor tak berhenti sampai di situ. Kenaikan harga bensin jenis Pertamax ke atas sebesar Rp300 di awal tahun, menurut AISI, berpotensi pula untuk makin mempengaruhi daya beli yang memang sudah melemah sejak tahun lalu.

Per 1 Januari, pemerintah pun menaikkan secara bertahap tarif dasar listrik bagi pelanggan 900 volt ampere (va). Kenaikan dilakukan setiap dua bulan hingga 1 Juli mendatang.

AISI lantas berharap pada tahun ini sektor rill bergerak dan harga komoditas makin membaik sehingga daya beli memulih. "Kalau itu pulih, kan, bisa dongkrak penjualan," tutur Sigit.

Sekadar menginformasikan, pada 2016 lalu, transaksi jual-beli di pasar sepeda motor Indonesia sendiri minus 8,47 persen dibanding pada 2015 menjadi 5.931.285 unit, dengan penurunan di seluruh segmen roda dua. Hal ini karena perlambatan kondisi ekonomi, daya beli konsumen lemah, proyek infrastruktur tersendat, hingga harga komoditas buruk di hampir sepanjang tahun.