Suara.com - Pemerintah menargetkan mobil hibrida dan mobil listrik mampu menyumbang 20 persen penjualan roda empat di Indonesia pada 2025. Mobil hibrida menjadi prioritas pemerintah untuk awal era mobil berteknologi bahan bakar alternatif di Nusantara sebelum beranjak ke mobil listrik.
Hal itu dikemukakan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam Gaikindo International Automotive Conference 2017, Jumat (11/8/2017) di Serpong, Banten. Konferensi yang mempertemukan para pelaku industri dalam negeri dan luar negeri tersebut diadakan di sela-sela Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2017.
Kalla, dalam kata sambutannya, mengatakan bahwa dua hal terpenting dalam perkembangan zaman ialah demokrasi serta lingkungan. Karena itu, masyarakat global saat ini bersama-sama membuat kesepakatan untuk mengurangi polusi, termasuk dari kendaraan.
Hal ini membuat pabrikan-pabrikan mobil dunia berlomba-lomba dalam riset dan pengembangan untuk membuat mobil ramah lingkungan seperti mobil bertenaga gas, hibrida, listrik, hingga hidrogen. Akan tetapi, Kalla lebih menyorot pada teknologi hibrida serta listrik dalam kata sambutannya.
"Karena itu pengembangan mobil hibrida dan listrik (di Indonesia) merupakan tantangan dan harus dijalankan sebaik-baiknya. Pemerintah akan beri kemudahan dan aturan yang baik," kata Kalla.
Tak lupa, ia juga menyatakan pemerintah akan mendukung dan menyediakan daya listrik yang cukup untuk Indonesia dengan proyek 35 ribu Megawatt listrik per tahun plus membangun stasiun pengisian daya mobil listrik secara bertahap.
"Soal mobil, teknologinya, infrastrukturnya, pemerintah akan mendahului dengan aturan-aturan sehingga bisa efisien bersaing di pasar dalam dan luar negeri," lanjut dia.
Kalla berharap, penciptaan pasar mobil berbahan bakar alternatif yang kompetitif di dalam negeri kelak membuat Indonesia berkesempatan memperbesar ekspor roda empat dari Indonesia.
Lebih lanjut, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Indonesia sudah menargetkan mengurangi gas rumah kaca sebanyak 41 persen pada 2030. Target tersebut merupakan amanat dari COP 21 di Paris pada Desember 2015 silam.
Di sektor industri otomotif, hal ini ingin digapai melalui regulasi low carbon emission vehicle (LCEV) yang saat ini sedang disusun. Dalam peraturan ini, bakal diatur insentif pajak untuk berbagai teknologi mobil ramah lingkungan.
"Mobil beremisi rendah diharapkan menyumbang 20 persen pada 2025 atau diperkirakan setara minimal 400.000 unit. Itu bisa diisi oleh kendaraan hibrida atau listrik murni," tukas Airlangga.
Sebelumnya, pada hari pembukaan GIIAS 2017 pada Kamis (10/8/2017), Airlangga mengatakan bahwa teknologi hibrida menjadi prioritas sebelum menuju era mobil listrik. Pasalnya, teknologi ini tidak membutuhkan infrastruktur tambahan.
Mobil hibrida, sebagai informasi, memadukan mesin konvensional dengan baterai plus motor listrik. Tenaga baterai bisa diisi oleh mesin atau dapat pula melalui steker listrik di rumah-rumah, meski memang memerlukan daya listrik yang besar.
"Regulasinya akan segera diterbitkan. Kami masih bicara dengan Kementerian Keuangan," lanjut Airlangga. Regulasi LCEV, menurut dia, nantinya mengatur skema insentif untuk mobil impor utuh, setengah dirakit di dalam negeri (IKD), atau dirakit sepenuhnya di Indonesia (CKD).
TERPOPULER
