Soal Pembatasan Ganjil Genap Sepeda Motor: Tidak Adakah Cara Lain?

Suara.com - Pemerintah Daerah DKI Jakarta tengah menggodok rencana penerapan ganjil genap untuk sepeda motor. Tujuannya, tentu untuk menekan volume kendaraan yang melintas di jalan raya dan menekan dampak emisi yang dihasilkan kendaraan.

Rencana ini tentu saja menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Dan seorang pengamat otomotif, M Wahab mempertanyakan rencana penerapan aturan itu.

"Apa tidak ada cara lain selain membuat regulasi seperti itu (ganjil genap motor)?" tanya M Wahab, di Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Ia mengambil contoh, produsen roda dua seperti Honda saat ini sudah mulai memproduksi kendaraan ramah lingkungan. Misalnya PCX sudah tersedia dalam versi hybrid dan listrik walaupun belum diperjualbelikan.

"Jadi intinya coba dikaji lagi, perlu tidak pembatasan dengan tren yang seperti saat ini. Semua kendaraan sudah menuju low emission," ungkapnya.

Selain itu, menurut M Wahab, pembatasan pasti akan berdampak kepada sektor ekonomi. Semisal ojek online bagaimanakah nasibnya bila ada peraturan ganjil genap untuk sepeda motor.

"Jadi tidak perlu ada pembatasan-pembatasan yang belum tentu banyak positifnya dari pada negatifnya," kata M Wahab.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menandatangani Instruksi Gubernur atau Ingub Nomor 66/2019 dalam upaya menekan tingkat polusi udara di Ibu Kota NKRI. Berlaku tahun depan, biaya parkir kendaraan pribadi di kawasan yang dilayani oleh transportasi umum akan mengalami kenaikan.

Demikian pula soal penggunaan mobil sistem ganjil genap akan diperluas lingkupnya.

Dikutip dari kantor berita Antara, ada pula wacana bahwa penerapan sistem ganjil genap ini nantinya akan diberlakukan pula untuk kendaraan roda dua alias motor.