Kriteria Konsumen Penerima Subsidi BBM Harus Adil, Pengamat Menyorot Harga Mobil 2.000cc

Kamis, 07 Juli 2022 | 09:04 WIB
Kriteria Konsumen Penerima Subsidi BBM Harus Adil, Pengamat Menyorot Harga Mobil 2.000cc
Pengendara kendaraan roda empat dan roda dua mengantre untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di SPBU Coco Kuningan, Jakarta. Sebagai ilustrasi [Suara.com/Alfian Winanto]

Suara.com - Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas mengusulkan agar mobil di atas 2.000cc tidak lagi diperbolehkan mengisi Bahan Bakar Minyak atau BBM Pertalite. Mobil dengan kriteria tadi dinilai tergolong mobil mewah.

Dikutip dari kantor berita Antara, Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan bahwa penetapan kriteria konsumen penerima subsidi BBM bersubsidi baik Pertalite maupun Solar harus dipastikan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

"Jangan sampai karena kriterianya tidak tepat yang seharusnya tidak berhak (mendapat subsidi BBM) justru menjadi berhak," paparnya di Yogyakarta, Rabu (6/7/2022).

Fahmy Radhi menilai bahwa wacana pengecualian subsidi BBM bagi mobil 2.000cc ke atas tidak menjamin pembatasan itu tepat sasaran.

Aplikasi MyPertamina. [Suara.com/Dicky Prastya]
Aplikasi MyPertamina. [Suara.com/Dicky Prastya]

Sebab, tidak sedikit kendaraan roda empat 2.000 cc yang harganya murah lantaran berusia tua.

"Kalau batasannya 2.000cc, banyak juga mobil tua 2.000cc ke atas yang berharga murah. Pemilik seharusnya berhak memperoleh subsidi, tetapi karena mobil yang dimiliki 2.000cc ke atas maka tidak memperoleh subsidi," jelasnya.

Sebaliknya, pemilik mobil mewah justru menjadi berhak karena kapasitas mobil 1.500 cc.

Karena itu, kriteria konsumen yang berhak menerima subsidi BBM perlu dimatangkan kembali selama masa uji coba penggunaan MyPertamina.

Baca Juga: All-New SsangYong Torres Hadir di Pasar Otomotif Korea Selatan, Sebentar Lagi Bakal Ekspor ke Cile

Pengamat ekonomi ini menyadari bahwa pembelian BBM bersubsidi perlu dibatasi mengingat beban APBN untuk subsidi BBM sangat besar, mencapai sekitar Rp 502,4 triliun.

Sementara berdasarkan data PT Pertamina, 60 persen penyaluran subsidi BBM tidak tepat sasaran.

"Kita semua sepakat bahwa beban APBN untuk subsidi dan kompensasi sudah sangat besar sekitar Rp 502,4 triliun sehingga harus dibatasi," tandas Fahmy Radhi.

Maka ia berharap masa persiapan penggunaan aplikasi MyPertamina maupun web MyPertamina sebagai syarat membeli BBM bersubsidi perlu diperpanjang. Ini mengingat belum semua pemilik kendaraan roda empat ke atas bisa mengakses aplikasi maupun web, terlebih apabila kapasitas internet belum menyeluruh.

Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI