Suara.com - Siapa sangka sebuah Lexus LX600 putih nan mentereng bisa menciptakan gempar di jagat media sosial? Bintang utama dari drama ini tak lain adalah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang tersandung masalah pajak kendaraan mewahnya yang sempat menunggak.
Bayangkan saja, mobil senilai miliaran rupiah ini tercatat memiliki "utang" pajak sebesar Rp 42 juta lebih. Cukup mengejutkan memang, mengingat sang pemilik adalah sosok yang getol mengampanyekan program penghapusan denda pajak di Jawa Barat. Ironis? Mungkin. Menarik? Sudah pasti!
Lexus yang awalnya berplat nomor Jakarta (B 2600 SME) ini seolah menjadi bahan pergunjingan warganet. Bagaimana tidak? Total tunggakan yang mencapai Rp 42.233.200 bukanlah angka yang kecil.
Rinciannya? Ada PKB Pokok Rp 40.404.000, ditambah denda PKB Rp 1.616.200, belum lagi SWDKLLJ dan dendanya yang totalnya mencapai Rp 213.000.
Namun, seperti kata pepatah "ada asap pasti ada api", Dedi Mulyadi pun angkat bicara.
Melalui unggahan video di Instagram pribadinya, ia menjelaskan bahwa keterlambatan ini terjadi karena proses mutasi yang tak semudah membalikkan telapak tangan. Rupanya, status mobil yang masih terikat leasing menjadi "tersangka utama" di balik kerumitan administratif ini.
"Kemarin sempat rame nanyain pajak kendaraan yang saya miliki hari ini tuh nomornya sudah Bandung dan tidak ada problem lagi dengan pajak," kata Dedi dalam sebuah unggahan video.
"Kemarin ada problem dengan pajak di Jakarta, hari ini sudah kita bereskan seluruhnya dan sekarang nomornya sudah Bandung, sudah Jawa Barat," lanjut Dedi.
Kabar baiknya, drama ini berakhir manis. Per 25 April 2025, si cantik putih ini telah resmi berganti "identitas" menjadi plat D 901 DM. Menariknya, Dedi rupanya punya "ritual" khusus soal plat nomor. Sewaktu menjabat sebagai Bupati Purwakarta, semua kendaraannya berplat Purwakarta. Kini sebagai Gubernur Jabar, ia konsisten menggunakan plat D. Unik juga, ya?
Yang patut diacungi jempol, Dedi tak berkelit atau mencari-cari alasan. Ia justru mengapresiasi kejelian masyarakat yang mengawasi dan mengingatkannya. Sikap "gentleman" ini tentu layak mendapat tepuk tangan, mengingat tak semua pejabat publik mau mengakui kelalaiannya secara terbuka.
"Saya ucapkan terima kasih atas seluruh sifat kritisnya, karena saya pastikan mobil yang saya gunakan, motor yang saya gunakan semuanya sudah bernomor Jawa Barat," urai Dedi.
"Dari dulu saya punya tradisi, ketika saya menjadi Bupati Purwakarta seluruh nomornya itu nomor Purwakarta, dan hari ini saya Gubernur Jawa Barat seluruh nomornya nomor Jawa Barat. Karena pemimpin harus memberikan contoh bagi seluruh rakyat, terima kasih mohon maaf atas keterlambatannya," jelasnya lagi.
Dari saga Lexus ini, kita bisa memetik beberapa pelajaran berharga. Pertama, media sosial kini menjadi "mata-mata" yang efektif dalam mengawasi para pemimpin.
Kedua, transparansi dan akuntabilitas bukanlah sekadar jargon kosong - mereka adalah kewajiban yang harus dijalankan, tak peduli seberapa tinggi jabatan seseorang.
Dan yang terpenting, kisah ini mengingatkan kita semua bahwa urusan pajak tak pandang bulu. Entah Anda warga biasa atau pejabat tinggi, kewajiban tetaplah kewajiban.
TERPOPULER
